5 Fakta Bantuan Wapres Gibran yang Viral di Media Sosial, Pernyataan Anies Baswedan Kembali Mencuat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik setelah foto tas sembako bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" viral di media sosial. Foto tersebut diunggah setelah Gibran melakukan blusukan ke korban banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Aksi ini mendapat berbagai reaksi, mulai dari pujian hingga kritik tajam. Masyarakat menilai bantuan tersebut mengandung unsur pencitraan politik, mirip dengan pola yang dilakukan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang sering menggunakan program bantuan sosial untuk memperkenalkan dirinya.

Istana Kepresidenan menanggapi polemik ini dengan menjelaskan sumber anggaran yang digunakan untuk bantuan tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari biaya operasional Wakil Presiden, yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial. Meskipun demikian, pengunaan dana tersebut tak lepas dari sorotan publik yang menganggapnya sebagai upaya "branding" politik bagi Gibran.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial semacam itu tidak perlu dipermasalahkan, asalkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, kritikan dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh publik seperti Anies Baswedan dan komedian Pandji Pragiwaksono, terus bermunculan, menyoroti apa yang mereka anggap sebagai politisasi bantuan sosial.

Bantuan sosial yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran mulai viral setelah dibagikan di media sosial pada awal Desember 2024. Foto tas sembako yang bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi sorotan utama ketika diunggah oleh beberapa akun media sosial. Postingan ini mendapat ribuan likes dan komentar dari netizen yang membahas soal politisasi bantuan tersebut.

Para pengguna media sosial menilai bahwa Gibran menggunakan bantuan sosial sebagai alat untuk meningkatkan citra politiknya, terutama menjelang berbagai kemungkinan peran politik yang akan ia jalani di masa depan. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa langkah ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada masa-masa sebelumnya, terutama dalam konteks pilpres.

Menanggapi sorotan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan penjelasan terkait dengan sumber dana bantuan sosial tersebut. Hasan menjelaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari biaya operasional Wakil Presiden. Ini berarti, dana tersebut bukan berasal dari anggaran negara atau APBN, melainkan anggaran yang dialokasikan untuk operasional Gibran sebagai wapres.

Hasan menambahkan, biaya operasional tersebut memang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Meskipun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci apakah biaya operasional tersebut diawasi atau dilaporkan ke publik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan tanggapan yang cukup berbeda. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Gibran, meskipun tas sembako tersebut mencantumkan nama Wakil Presiden. Menurut Saifullah, yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari bantuan tersebut, bukan soal siapa yang memberi atau bagaimana bantuan itu dipromosikan.

Saifullah menambahkan bahwa tidak perlu ada perdebatan mengenai bantuan sosial semacam ini. Menurutnya, yang terpenting adalah apakah bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan, bukan persoalan branding politik yang bisa timbul darinya.

Anies Baswedan pernah mengungkapkan pandangannya tentang program bantuan sosial (bansos. Pernyataan Anies Baswedan kembali viral di media sosial melalui sebuah video berdurasi satu menit yang diunggah di platform X oleh akun @BangPino__.

Dalam video tersebut, Anies menegaskan bahwa jika bansos dikaitkan dengan individu tertentu dan diucapkan terima kasih kepada pribadi tersebut, maka hal itu sudah termasuk dalam kategori politisasi bansos. “Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih kepada pribadi, itu yang disebut politisasi bansos,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa bantuan sosial seharusnya disalurkan dengan transparansi penuh dan sumber dana yang jelas, yakni dari negara. Ia menambahkan, "Caranya dituliskan di situ, dari negara," untuk menekankan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari individu atau kelompok tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab negara dalam membantu warganya yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Anies juga menegaskan bahwa bansos harus dipandang sebagai kewajiban negara untuk membantu masyarakat yang belum sejahtera, terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi jangka pendek. “Bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara,” tegasnya, memperjelas bahwa bantuan sosial seharusnya menjadi hak masyarakat, bukan alat untuk kepentingan politik.

Sebagai sebuah program bantuan sosial, publik tentu mengharapkan agar bantuan tersebut benar-benar dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak, seperti korban banjir di Jakarta. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan mengenai apakah bantuan ini benar-benar murni untuk masyarakat atau justru menjadi bagian dari strategi politik bagi Gibran.

Beberapa pihak berharap agar bantuan sosial diberikan tanpa adanya embel-embel pencitraan politik, sehingga dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak. Publik menginginkan transparansi lebih dalam mengenai sumber dana dan mekanisme distribusinya agar program seperti ini bisa lebih dipercaya dan tidak dipandang sebelah mata.

Bantuan Wapres Gibran menjadi viral karena foto tas sembako bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" yang dibagikan di media sosial. Banyak yang menganggap ini sebagai upaya pencitraan politik.

Menurut Istana Kepresidenan, sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari biaya operasional Wakil Presiden Gibran, bukan dari anggaran negara atau APBN.

Tokoh seperti Anies Baswedan dan Pandji Pragiwaksono mengkritik bantuan ini karena dianggap sebagai bentuk pencitraan politik menjelang pilpres atau pemilu.