Joe Biden Akan Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, ke Negara Lain Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta Langkah terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk membatasi ekspor chip kecerdasan buatan (AI) telah mengundang perhatian dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya soal perdagangan, melainkan juga bagian dari strategi geopolitik AS untuk menjaga keunggulan teknologi. Pembatasan ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan akses terbatas terhadap teknologi canggih tersebut.

Biden mengusulkan aturan yang mulai berlaku pada Januari 2025, mengelompokkan negara-negara berdasarkan hubungan dengan AS dan risiko terhadap keamanan nasional. Indonesia, bersama beberapa negara Asia Tenggara, masuk dalam Tier 2, yang artinya pembatasan kuantitas tertentu berlaku untuk teknologi AI. Hal ini mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri teknologi.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya AS untuk menguasai pasar teknologi global sekaligus menahan pengaruh negara lain seperti China. Namun, apakah Indonesia mampu memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat industri teknologinya? Artikel ini akan menguraikan kebijakan ini secara kronologis dan dampaknya bagi Indonesia.

Kebijakan pembatasan ekspor chip AI ini merupakan langkah lanjutan dari strategi AS untuk menjaga supremasi teknologi. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah AS telah memberlakukan pembatasan ketat pada penjualan chip canggih ke negara-negara tertentu, terutama China dan Rusia, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

Dalam aturan baru ini, negara-negara dikelompokkan ke dalam tiga kategori atau tier. Tier 1, yang mencakup sekutu utama AS seperti Uni Eropa, Kanada, dan Australia, tetap memiliki akses penuh ke teknologi ini. Sementara itu, Tier 2, termasuk Indonesia, menghadapi batasan kuantitas hingga 50.000 unit GPU antara tahun 2025 dan 2027. Tier 3, seperti China dan Rusia, sepenuhnya dilarang mengimpor chip ini.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional AS sekaligus mendorong pengembangan teknologi di negara-negara sekutu. Meskipun demikian, pembatasan ini juga dapat mengganggu rantai pasokan global dan memengaruhi ekonomi negara-negara yang masuk dalam Tier 2.

Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk perusahaan besar seperti Nvidia, yang memegang 90% pangsa pasar chip AI global. Dalam pernyataannya, Nvidia menyebut kebijakan ini sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi. Aturan di menit-menit akhir yang membatasi ekspor akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan yang mengancam kepemimpinan AS.

Selain itu, para pengamat menilai bahwa pembatasan ini berpotensi memicu perang dagang baru, terutama dengan negara-negara yang terkena dampak langsung seperti Indonesia. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menyebutkan bahwa ini adalah model baru perang dagang yang fokus pada sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, beberapa pihak melihat potensi peluang di balik pembatasan ini. Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Ian Yosef M. Edward, menyatakan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan data center berbasis AI dengan hubungan baik yang dimilikinya dengan AS.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang masuk dalam Tier 2, menghadapi tantangan dan peluang dari kebijakan ini. Pembatasan kuota GPU hingga 50.000 unit berarti industri teknologi di Indonesia harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan data center yang terus berkembang.

Heru Sutadi menilai bahwa dampaknya terhadap Indonesia mungkin tidak signifikan dalam jangka pendek. Namun, ia juga menekankan pentingnya mitigasi jika kebijakan ini memperketat pembatasan di masa depan.

Selain itu, hubungan baik antara Indonesia dan AS dapat menjadi modal penting untuk mengatasi hambatan ini. Dengan pendekatan diplomasi yang tepat, Indonesia dapat memperjuangkan akses yang lebih besar terhadap teknologi canggih dari AS.

Kebijakan pembatasan chip AI ini juga mendapat perhatian dari berbagai negara lain. Negara-negara Tier 1, seperti Jepang dan Taiwan, mendukung langkah ini karena mereka tetap mendapatkan akses penuh ke teknologi AS. Namun, negara-negara seperti China dan Rusia yang masuk dalam Tier 3 melihat kebijakan ini sebagai upaya hegemonik untuk membatasi perkembangan teknologi mereka.

Sementara itu, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang lebih kompleks. Dengan keterbatasan kuota GPU, negara-negara ini harus beradaptasi dan mencari solusi lokal untuk tetap bersaing di sektor teknologi global.

Meskipun kebijakan ini mulai diberlakukan pada Januari 2025, masih ada kemungkinan perubahan tergantung pada pemerintahan AS yang akan datang. Jika pemerintahan berikutnya, seperti di bawah Donald Trump, lebih ramah terhadap bisnis, kebijakan ini mungkin tidak akan bertahan lama.

Indonesia juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan teknologi lokal. Dengan investasi yang tepat di sektor data center dan komputasi berbasis AI, Indonesia dapat menjadi pemain utama di Asia Tenggara meskipun menghadapi pembatasan dari AS.

AS membatasi ekspor untuk menjaga keunggulan teknologi dan mencegah penyalahgunaan teknologi AI yang dapat mengancam keamanan nasional.

Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan teknologi data center, namun dampaknya dianggap minimal dalam jangka pendek.

Ya, negara-negara seperti China dan Rusia berada dalam Tier 3 dengan larangan total, sementara negara-negara Tier 2, termasuk Indonesia, menghadapi pembatasan kuota.

Indonesia dapat meningkatkan hubungan diplomatik dengan AS dan mengembangkan teknologi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor.