10 Ribu Siswa Ini Bolos Ujian Masuk Kuliah, Ingin Kerja Kurir Hingga Influencer

Liputan6.com, Jakarta Jenjang pendidikan kuliah sering jadi tujuan setelah lulus SMA. Selain bisa menyandang gelar, skill dan kemampuan bisa bertambah seiring mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Namun belakangan fenomena murid SMA tak mau kuliah jadi sorotan.

Baru-baru ini, lebih dari 900 siswa di Johor, Malaysia melewatkan ujian SPM (ujian akhir masuk perguruan tinggi di Malaysia) karena mereka pikir mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan bekerja di Singapura. Beberapa siswa bahkan dengan senang hati membolos ujian SPM dengan harapan bisa menjadi influencer. Ada pula yang berpikir untuk bertahan hidup dengan uang yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pengantar barang lewat internet.

Pada Januari 2025, Menteri Pendidikan Fahdlina Sidek mengungkapkan lebih dari 10.000 siswa tidak mengikuti ujian SPM selama tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perubahan mindset di kalangan siswa mengenai pentingnya pendidikan formal.

Keputusan Singapura untuk tidak mensyaratkan pekerja lokal memiliki kualifikasi SPM juga menjadi salah satu faktor penyebab mengapa beberapa siswa di Johor enggan mengikuti ujian. Berikut Liputan6.com merangkum fenomena ini melansir dari World of Buzz, Kamis (13/2/2025).

Menurut Ketua Komite Pendidikan dan Informasi Johor, Tn. Aznan Tamin, tawaran gaji tinggi di Singapura menarik perhatian siswa. “Para kandidat SPM yang dimaksud gagal mengikuti ujian utama karena mereka yakin mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan di Singapura dengan gaji tinggi, bahkan tanpa kualifikasi SPM,” ujarnya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah negara bagian Johor bahwa masalah putus sekolah akan terus berlanjut. Meski angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya, namun hal tersebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pada tahun 2023, dilaporkan jumlah pekerja yang dipekerjakan di Singapura meningkat sebesar 88.400. Jadi, bagaimana dengan mereka yang melewatkan SPM?

Untuk mengatasi masalah ini, Aznan menyarankan pembentukan Dewan Pengembangan Bakat Johor (JTDC) sebagai solusi potensial. “JTDC adalah platform untuk membantu anak-anak ini. Bahkan jika mereka tidak menyelesaikan pendidikan mereka, kami dapat mengirim mereka untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan mempekerjakan mereka untuk bekerja di Johor,” jelasnya.

Bagi siswa yang tidak berniat melanjutkan pendidikan, ada beberapa pilihan karir yang cenderung mereka pilih. Pengemudi e-hailing, pengantar makanan, dan influencer media sosial menjadi tiga pilihan utama. Pilihan ini semakin populer di kalangan generasi muda yang merasa pendidikan formal tidak menjamin kesuksesan.

Seorang dosen di universitas Perlis mengatakan bahwa kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan studi sebagian besar disebabkan oleh pengaruh media sosial. “Sebagian besar dari mereka percaya bahwa melamar pekerjaan lebih mudah melalui media sosial, dan mereka bisa mendapat bayaran yang sama dengan mereka yang memiliki kualifikasi akademis lebih tinggi,” tambahnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan siswa.

Tak hanya itu, dosen tersebut juga meyakini bahwa tantangan dan kesulitan mencari pekerjaan meski telah memiliki gelar juga menyebabkan mereka meninggalkan pendidikan. Saat melamar pekerjaan, para pemberi kerja tidak hanya memperhatikan nilai dan keterampilan lulusan, tetapi juga menekankan potensi kepribadian.

Keputusan untuk melewatkan ujian SPM dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi siswa. Banyak sektor pekerjaan yang tetap mensyaratkan kandidatnya memiliki sertifikasi minimal SPM, tergantung pada bidangnya. Oleh karena itu, siswa yang memilih untuk tidak mengikuti ujian mungkin akan kesulitan saat mencari pekerjaan di masa depan.

“Jika mereka tidak lulus SPM, itu tidak berarti kiamat bagi mereka. Kami akan dorong mereka untuk bergabung dan mengikuti pelatihan di TVET, dan mereka dapat terus bekerja di negara bagian,” ungkap Aznan. Ini menunjukkan bahwa ada alternatif bagi siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan meski tidak lulus ujian.

Perlu diingat bahwa angka tersebut diperoleh dari survei siswa SPM di kelas 2019, sehingga jumlahnya mungkin akan meningkat untuk kelas 2020 dan 2021. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi fenomena ini.