Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Dana Beasiswa Bisa Berkurang hingga UKT Naik

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi salah satu lembaga yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025. Dalam upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

Dampak dari pemangkasan ini cukup signifikan, terutama bagi program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi. Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran. Selain itu, perguruan tinggi yang terdampak pemangkasan dana operasional bisa saja menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutup kekurangan dana.

Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan akademisi. Banyak yang mempertanyakan apakah pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada akses pendidikan tinggi yang semakin sulit dijangkau oleh mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Kamis (13/2/2025), berikut penjelasan lengkap mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan rincian efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap program beasiswa. Beberapa program yang terkena pemangkasan di antaranya:

• Beasiswa KIP-Kuliah: Dari pagu awal Rp14,698 triliun, dipotong Rp1,31 triliun (9%).
• Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Dari Rp194 miliar, dikurangi 10%.
• Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik): Dari Rp213 miliar, dikurangi 10%.
• Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB): Dari Rp85 miliar, dipotong 25%.
• Beasiswa dosen dan tenaga kependidikan: Dari Rp236 miliar, dipotong 25%.

Mendiktisaintek mengajukan keberatan terhadap pemangkasan ini, dengan harapan beberapa program dapat dikembalikan ke pagu semula. Jika pemangkasan ini tetap dilakukan, maka jumlah penerima beasiswa akan berkurang atau nominal bantuan yang diberikan kepada mahasiswa akan semakin kecil. Hal ini bisa berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang mengandalkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Selain beasiswa, salah satu sektor yang terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Awalnya, pagu BOPTN ditetapkan sebesar Rp6,018 triliun, namun terkena pemangkasan sebesar Rp3 triliun.

Pemangkasan anggaran ini berisiko membuat perguruan tinggi mencari sumber pendanaan tambahan. Salah satu opsi yang paling mungkin dilakukan adalah menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kenaikan UKT tentu akan menjadi beban bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Jika skenario ini terjadi, akses pendidikan tinggi bisa semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas.

Selain program beasiswa dan UKT, pemangkasan anggaran juga berdampak pada dana riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Dari total anggaran riset sebesar Rp1,2 triliun, hanya 7% proposal penelitian yang bisa didanai. Jika anggaran riset semakin dipangkas, jumlah penelitian yang bisa didanai akan semakin berkurang.

Pemotongan dana riset ini bisa berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Kampus yang kehilangan sumber dana penelitian kemungkinan akan kesulitan dalam mencetak riset berkualitas dan menghasilkan inovasi yang bisa bersaing secara global.

Selain perguruan tinggi, program pendidikan lainnya seperti Sekolah Unggul Garuda juga terkena dampak efisiensi anggaran. Dari pagu awal Rp2 triliun, program ini dipotong hingga 60%, sehingga hanya tersisa Rp800 miliar.

Sekolah Unggul Garuda merupakan program pendidikan yang mendukung siswa berprestasi di berbagai daerah. Jika anggaran dipangkas, maka kualitas dan cakupan program ini bisa terpengaruh.

Selain itu, berbagai bantuan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga dipangkas hingga 50%. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan akses pendidikan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro berharap agar Komisi X DPR RI bisa memperjuangkan agar pemangkasan anggaran tidak sebesar Rp14,3 triliun, melainkan dikurangi menjadi Rp6,78 triliun. Usulan ini diajukan agar beberapa sektor krusial, seperti beasiswa, BOPTN, dan riset, tetap mendapatkan pendanaan yang cukup.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau perguruan tinggi untuk melakukan efisiensi internal, seperti mengurangi pengeluaran operasional yang tidak mendesak. Beberapa kebijakan seperti penghematan listrik dan air, penerapan Work From Anywhere (WFA), serta efisiensi dalam perjalanan dinas mulai diterapkan di beberapa kampus.

Namun, mahasiswa dan akademisi tetap berharap agar anggaran pendidikan tidak dikorbankan dalam upaya efisiensi ini. Mereka menekankan bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk menghemat belanja negara, dengan target penghematan hingga Rp306 triliun di berbagai kementerian dan lembaga.

2. Apa dampak pemangkasan anggaran terhadap beasiswa?

Beberapa program beasiswa seperti KIP-K, BPI, dan Adik berpotensi dikurangi, yang bisa menyebabkan jumlah penerima berkurang atau nominal beasiswa menjadi lebih kecil.

3. Apakah pemangkasan anggaran bisa menyebabkan kenaikan UKT?

Ya, jika dana bantuan operasional untuk perguruan tinggi berkurang, kampus bisa menaikkan UKT sebagai alternatif sumber pendanaan.

4. Bagaimana cara pemerintah mengatasi dampak pemangkasan anggaran?

Kemendiktisaintek mengusulkan agar pemangkasan dikurangi dan meminta DPR memperjuangkan agar sektor pendidikan tetap mendapatkan pendanaan yang cukup.