Dari Rp9,8 Triliun, Kemenlu RI Sepakati Efisiensi Anggaran Sampai Sisa Segini

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) telah menyepakati efisiensi anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan pemangkasan ini, total anggaran Kemenlu RI yang awalnya sebesar Rp9,8 triliun kini tersisa Rp7,86 triliun.

Keputusan efisiensi ini telah mendapat persetujuan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menjelaskan bahwa pemangkasan ini mencakup berbagai program, mulai dari diplomasi internasional, pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, hingga pengelolaan infrastruktur kementerian.

"Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.032.000.137.571 atau sebesar 20,53 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp9.896.588.491.000 sehingga pagu alokasi setelah efisiensi sebesar Rp7.864.450.920.000," ujar Dave dikutip dari ANTARA.

Meskipun mengalami pemangkasan anggaran, Kemenlu RI menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat tugas-tugas esensial mereka. Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak bertujuan untuk membatasi fungsi kementerian, tetapi justru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Lantas, bagaimana dampak efisiensi ini terhadap operasional Kemenlu RI? Berikut penjelasannya.

Efisiensi anggaran yang disepakati mencakup pemangkasan pada beberapa pos belanja utama. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat kerja DPR, efisiensi terbesar terjadi pada belanja barang senilai Rp1,49 triliun dan belanja modal sebesar Rp540 miliar. Hal ini berdampak langsung pada berbagai program yang dikelola oleh Kemenlu RI.

Salah satu pos yang mengalami efisiensi adalah program dukungan manajemen yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,55 triliun. Selain itu, program diplomasi dan kerja sama internasional kini hanya memiliki anggaran sebesar Rp583,39 miliar setelah pemangkasan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pelindungan WNI di luar negeri tetap menjadi prioritas utama. Anggaran untuk program ini, yang mencakup pelayanan publik bagi WNI di luar negeri, masih dialokasikan sebesar Rp223,73 miliar, meski mengalami penyesuaian.

Pemangkasan anggaran ini tentunya membawa dampak terhadap operasional Kemenlu RI, terutama dalam hal fasilitas dan mobilitas pegawai di luar negeri. Sekretaris Jenderal Kemenlu RI, Cecep Herawan, menjelaskan bahwa salah satu dampak langsung dari efisiensi ini adalah pengurangan anggaran untuk sewa kantor dan wisma perwakilan RI di luar negeri.

Selain itu, pemangkasan anggaran perjalanan dinas juga berimbas pada rotasi dan mutasi pejabat diplomatik, termasuk duta besar dan konsul jenderal. Diperkirakan sebanyak 750 pegawai beserta keluarganya akan terkena dampak dari efisiensi ini.

"Sebagaimana dimaklumi, untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak lebih kurang 750 pegawai beserta keluarga, serta juga dari anggaran yang tersedia saat ini di DIPA awal Kementerian Luar Negeri, belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul, serta wakil kepala perwakilan," katanya.

Lebih lanjut, Cecep menegaskan bahwa efisiensi juga berdampak pada pemeliharaan aset Kemenlu, seperti gedung, kendaraan dinas, dan infrastruktur lainnya yang tersebar di berbagai perwakilan RI di luar negeri.

Dengan adanya pemangkasan anggaran, beberapa pihak mempertanyakan dampaknya terhadap peran Indonesia dalam diplomasi global. Namun, Kemenlu RI menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga eksistensinya di berbagai forum internasional.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Philips Vermonte, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional maupun agenda global.

Meski demikian, efisiensi ini tetap menuntut strategi baru dalam menjalankan diplomasi, terutama dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tetap efektif dalam menjalankan peran internasional.

Salah satu perhatian utama dalam efisiensi ini adalah bagaimana dampaknya terhadap perlindungan WNI di luar negeri. Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi upaya perlindungan terhadap WNI.

Jika ada keadaan darurat seperti konflik atau bencana yang memerlukan evakuasi WNI, pemerintah siap mengalokasikan dana tambahan.

“Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ketika ada kasus atau konflik (yang harus ditangani) namun kami tak memiliki dana, kami dapat menerima tambahan anggaran untuk menyelesaikan isu tersebut," ujar Arrmanatha.

Dengan demikian, Kemenlu RI memastikan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, perlindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama yang tidak akan dikompromikan.

Apakah efisiensi anggaran ini berdampak pada perlindungan WNI di luar negeri?

Tidak, Kemenlu RI menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat upaya perlindungan WNI di luar negeri. Jika ada kebutuhan mendesak, pemerintah dapat mengalokasikan dana tambahan.

Apakah pemangkasan ini akan memengaruhi peran diplomatik Indonesia di dunia internasional?

Meski ada efisiensi, Kemenlu RI tetap berkomitmen untuk menjalankan diplomasi dan peran internasional sebagaimana biasanya, dengan strategi optimalisasi sumber daya.