Begini Skandal Mega Korupsi 1MDB atau 1Malaysia Development Berhad

Liputan6.com, Jakarta - Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) merupakan kasus mega korupsi yang mengguncang Malaysia dan menarik perhatian dunia. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana negara senilai miliaran dolar AS, yang dilakukan secara sistematis melalui serangkaian transaksi yang rumit dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Pemahaman mendalam tentang skandal ini sangat penting, tidak hanya bagi warga Malaysia, tetapi juga bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah membangun lembaga investasi serupa, yaitu Danantara.

Skandal 1MDB menjadi sorotan karena dampaknya yang luar biasa terhadap perekonomian dan politik Malaysia. Miliaran dolar AS yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi negara justru dialihkan ke rekening pribadi dan digunakan untuk membeli aset mewah. Kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana publik dalam skala besar.

Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Jumat (21/2/2025).

Skandal 1MDB dimulai pada tahun 2009 ketika lembaga investasi negara Malaysia ini didirikan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang Malaysia. Namun, investigasi yang dimulai pada tahun 2015 mengungkap aliran dana sekitar US$700 juta ke rekening pribadi Najib Razak.

Meskipun 1MDB dan Najib membantah melakukan kesalahan, penyelidikan tetap dilanjutkan, mengungkap utang 1MDB yang mencapai 42 miliar ringgit (sekitar Rp 177 triliun).

Melansir dari laporan berbagai media internasional seperti Reuters dan The Wall Street Journal, penyalahgunaan dana 1MDB dilakukan secara sistematis melalui perusahaan cangkang dan rekening bank luar negeri.

Miliaran dolar AS dialihkan ke berbagai pihak dan digunakan untuk membeli aset mewah, termasuk kapal pesiar, properti, dan membiayai produksi film Hollywood. Skandal ini melibatkan lembaga dan individu di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura, menunjukkan lingkup global kejahatan ini.

Pada tahun 2018, Najib Razak didakwa atas beberapa tuduhan, termasuk pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang. Pada tahun 2020, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta (sekitar Rp 700 miliar) terkait penyelewengan dana SRC International, anak perusahaan 1MDB.

Meskipun bandingnya ditolak pada tahun 2022, hukumannya kemudian dikurangi menjadi 6 tahun penjara dan denda RM50 juta setelah menerima pengampunan dari Raja Malaysia.

Dampak politik skandal 1MDB sangat signifikan. Skandal ini memicu protes dan reaksi keras di Malaysia, serta berdampak pada politik negara tersebut. Kasus ini juga menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat merugikan negara secara besar-besaran dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berbagai laporan dari lembaga internasional seperti Transparency International juga menunjukkan betapa rumitnya jaringan yang terlibat dalam skandal 1MDB. Mereka menyoroti perlunya kerjasama internasional untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku kejahatan keuangan lintas batas negara.

Skandal 1MDB memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kegagalan dalam pengawasan dan kurangnya transparansi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana dalam skala besar.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya mekanisme audit yang independen dan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi.

Berdasarkan analisis berbagai pakar hukum dan ekonomi, seperti yang dikutip dari berbagai jurnal dan publikasi ilmiah, lemahnya pengawasan internal dan eksternal pada 1MDB menjadi faktor utama terjadinya skandal ini. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan investasi dan kurangnya akuntabilitas para pejabat yang terlibat juga memperburuk situasi.

Selain itu, skandal 1MDB juga menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan. Kerjasama antar negara dalam penyelidikan dan penuntutan para pelaku kejahatan lintas batas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya skandal serupa di masa depan.

Dari sudut pandang manajemen risiko, skandal 1MDB menunjukkan betapa pentingnya melakukan due diligence yang menyeluruh sebelum melakukan investasi. Proses pengambilan keputusan investasi harus transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan aspek-aspek legal, keuangan, dan lingkungan.

Kasus 1MDB juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang dalam mengelola lembaga investasi negara. Penting untuk membangun sistem tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Pembentukan Danantara di Indonesia menimbulkan kekhawatiran publik akan terulangnya skandal serupa dengan 1MDB di Malaysia. Kekhawatiran ini didasarkan pada potensi penyalahgunaan dana dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan lembaga investasi baru tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan pengawasan yang ketat dan transparansi penuh dalam pengelolaan Danantara.

Melansir dari berbagai pemberitaan di Liputan6.com, beberapa pakar ekonomi dan hukum telah menyoroti pentingnya belajar dari kesalahan 1MDB dalam konteks Danantara. Mereka menekankan perlunya tata kelola yang kuat, pengawasan independen, dan transparansi penuh dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Danantara.

Pentingnya melakukan diversifikasi sektor investasi, skema investasi berbasis profitabilitas, serta keterlibatan investor swasta dan internasional agar risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara. Hal ini untuk mencegah terjadinya over-leveraging dan potensi gagal bayar yang dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa Danantara memiliki mekanisme audit yang ketat dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyelewengan dana. Intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi juga harus dihindari untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme.

Memperhatikan pengalaman pahit Malaysia dalam kasus 1MDB, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan Danantara dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan melindungi keuangan negara dan mencegah terjadinya skandal korupsi yang serupa.