Fakta-Fakta Managemen Audit Danantara, Begini Saran Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga investasi baru Indonesia senilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun, diluncurkan 24 Februari 2025. Lembaga ini bertujuan mengelola aset negara dan investasi di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan dan manufaktur.

Namun, pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara, khususnya mengenai akses audit independen, telah menimbulkan perdebatan. Siapa yang perlu memahami hal ini?

Semua pihak, mulai dari investor domestik dan internasional, pemerintah, lembaga pengawas, hingga masyarakat luas, karena pengelolaan Danantara berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kehadiran Danantara menyimpan potensi besar bagi perekonomian Indonesia, namun juga risiko. Pengalaman masa lalu seperti kasus BLBI dan 1MDB menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Artikel ini akan mengulas fakta-fakta seputar manajemen dan audit Danantara, serta saran dari para pengamat untuk memastikan pengelolaannya berjalan transparan dan akuntabel.

Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Jumat (21/2/2025).

Pembentukan Danantara telah memicu diskusi mengenai mekanisme audit dan pengawasan. Beberapa pihak mempertanyakan akses audit independen terhadap Danantara, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana.

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ujar Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan, dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari ANTARA, 18 Februari 2025.

Hardjuno juga menyoroti pentingnya audit independen oleh lembaga internasional dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Danantara. Ia menekankan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding investasi negara berpotensi menjadi sumber masalah ekonomi baru.

Meskipun UU BUMN yang baru mengatur pemeriksaan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, pertanyaan tentang akses BPK dan KPK terhadap Danantara tetap menjadi sorotan. Namun juga akan ada risiko melemahnya kewenangan penegak hukum jika BPK dan KPK tidak punya akses audit Danantara.

Undang-Undang BUMN yang baru memberikan peran penting kepada DPR dalam mengawasi Danantara. BPK dan BPKP dapat memeriksa Danantara jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran kunci dalam memastikan akuntabilitas Danantara.

Meskipun Danantara tidak secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK, proses hukum tetap berlaku jika terjadi tindak pidana. Melansir dari berbagai sumber, hal ini disebabkan Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru, sehingga jika terjadi tindak pidana maka akan tetap diproses hukum.

Peran Dewan Pengawas Danantara juga penting dalam mengawasi pengelolaan aset. Namun, mekanisme pengawasan ini perlu dijalankan secara efektif dan transparan untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan dan keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

Keberadaan Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN yang baru juga perlu diperhatikan. BJR melindungi pengambil keputusan BUMN dari tuntutan hukum jika kerugian terjadi akibat kebijakan bisnis yang diambil secara benar dan melalui tata kelola yang baik, tanpa konflik kepentingan. Namun, hal ini tidak berarti kebal hukum sepenuhnya.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan Danantara. Publikasi laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses publik merupakan langkah krusial untuk membangun kepercayaan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Hardjuno Wiwoho yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Danantara.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap Danantara, bahkan mengajak mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk turut mengawasi, dikutip dari mataram.antaranews.com.

Komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan Danantara yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa lalu.

Keberhasilan Danantara dalam menarik investasi asing juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Investor, baik domestik maupun internasional, akan lebih percaya untuk berinvestasi jika pengelolaan Danantara dilakukan secara profesional dan transparan. Kepercayaan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika demikian, transparansi bukan hanya sekadar aspek legal, tetapi juga kunci untuk keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuannya. Transparansi yang tinggi akan menarik investasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan dana negara yang efisien dan bertanggung jawab.

Para pengamat menekankan pentingnya manajemen Danantara yang bebas dari kepentingan politik untuk mencegah pengulangan kesalahan seperti kasus BLBI dan 1MDB. Menurut Hardjuno Wiwoho, pemilihan manajemen yang profesional dan kompeten menjadi kunci keberhasilan Danantara, termasuk bebas dari kepentingan politik.

Selain itu, pengawasan ketat dari lembaga seperti BPK, OJK, dan KPK tetap diperlukan meskipun terdapat mekanisme pengawasan internal. Koordinasi yang baik antar lembaga pengawas juga penting untuk memastikan efektivitas pengawasan.

Penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan hal yang sangat penting. GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dari intervensi politik. Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, Danantara berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Kesimpulannya, pertanyaan "benarkah Danantara tidak bisa diaudit?" perlu dijawab dengan komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan yang diatur dalam UU BUMN, peran aktif DPR, lembaga pengawas, dan publik dalam mengawasi Danantara tetap krusial.