Sosok Iwan Kurniawan Lukminto, Dirut Sritex yang Siap Kawal Hak-Hak Karyawan Pasca PHK Massal

Liputan6.com, Jakarta Industri tekstil Indonesia dikejutkan dengan kabar tutupnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) setelah 59 tahun berdiri. Keputusan ini diambil setelah perusahaan tak mampu keluar dari status pailit, mengakibatkan lebih dari 12 ribu karyawan kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar terkait nasib para pekerja yang terkena dampaknya.

Sebagai pemimpin tertinggi di perusahaan, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan komitmennya untuk memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Dalam keterangannya, Iwan mengapresiasi dedikasi karyawan yang telah membangun Sritex selama puluhan tahun, serta menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan berjalan adil dan lancar.

Iwan tak ingin karyawan yang sudah loyal membersamai dan turut andil membesarkan perusahaan terabaikan begitu saja usai kondisi phk massal. Hak-hak karyawan menjadi salah satu prioritasnya dalam membereskan masalah kepailitan yang terjadi. Lantas bagaimana perjalanan karier Iwan Kurniawan Lukminto sebagai pemimpin Sritex? Berikut ulasannya, dirangkum Liputan6, Minggu (2/3).

Dikutip dari laman resmi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto lahir di Surakarta pada 22 Januari 1982. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi bisnis dari Johnson & Wales University di Amerika, juga Northeastern University, dan Boston University. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri tekstil, ia telah memegang berbagai posisi strategis di Sritex sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama.

Sebelum menjabat sebagai Dirut, Iwan lebih dulu berperan sebagai Wakil Direktur Utama sejak 2014. Kepemimpinannya di perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini membawa Sritex berkembang ke pasar global, termasuk memasok produk ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman. Ia juga aktif di berbagai organisasi industri, seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan APINDO Solo.

Di bawah kepemimpinannya, Sritex tidak hanya dikenal sebagai produsen tekstil dan garmen, tetapi juga pemasok utama seragam militer untuk NATO dan berbagai institusi lainnya di lebih dari 30 negara. Namun, tantangan berat mulai muncul saat perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang berujung pada status pailit di tahun 2025.

Keputusan untuk menutup Sritex dan menghentikan operasionalnya bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Perusahaan telah mengalami tekanan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, yang diperburuk oleh berbagai faktor, termasuk menurunnya permintaan global, persaingan industri yang ketat, serta dampak pandemi terhadap rantai pasokan.

Pada akhirnya, Sritex dinyatakan pailit dan tidak mampu lagi menjalankan kegiatan usahanya. Keadaan ini berdampak langsung pada lebih dari 12 ribu karyawan, termasuk sekitar 8 ribu pekerja di Sukoharjo, yang harus kehilangan pekerjaan akibat PHK massal. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi dari tim kurator pada 26 Februari 2025.

Dampak sosial dari kebangkrutan Sritex sangat besar, terutama bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa hak-hak pekerja akan menjadi prioritas dalam proses penyelesaian kepailitan. Meski begitu, Iwan ingin terus memberikan semangat bagi para karyawannya yang turut berperan membangun perusahaan hingga sebesar sebelumnya.

"Kami berduka, namun kami harus terus memberi semangat," kata Iwan, mengutip ANTARA.

Sebagai pemimpin perusahaan, Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para karyawan yang telah berdedikasi membangun Sritex selama lebih dari lima dekade. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperoleh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Iwan juga memastikan bahwa manajemen Sritex akan bekerja sama dengan tim kurator dalam proses pemberesan aset perusahaan agar hak-hak karyawan bisa terpenuhi secara adil. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah akses karyawan dalam mendapatkan hak pesangon dan jaminan sosial lainnya.

Selain memperjuangkan hak karyawan, Iwan juga memberikan semangat kepada para pekerja yang terdampak untuk tetap optimis dalam menghadapi masa depan. Ia menyebutkan bahwa banyak karyawan Sritex yang memiliki keterampilan tinggi di bidang tekstil dan garmen, yang bisa menjadi modal bagi mereka untuk mencari peluang kerja baru.

"Kalau dihitung para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966," ujarnya, menambahkan.

Pemerintah, melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, telah memastikan bahwa pekerja yang terdampak PHK massal di Sritex akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berhenti kerja mulai 1 Maret 2025 akibat PHK per tanggal 26 Februari dan terakhir bekerja pada Jumat 28 Februari pesangonnya akan diurus oleh kurator, termasuk jaminan hari tua menjadi tanggungan BPJS.

Para pekerja juga difasilitasi perusahaan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BPJS, melainkan petugas akan mendatangi pabrik Sritex untuk mempercepat proses administrasi. Di sisi lain, berbagai organisasi buruh juga turut mengawal proses ini dan menuntut agar hak-hak pekerja diprioritaskan dalam pembagian aset perusahaan. Serikat pekerja mendesak agar pesangon dan tunjangan karyawan bisa segera dicairkan tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.

"Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator. Sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sumarno.

1. Mengapa Sritex mengalami kebangkrutan?

Sritex menghadapi tekanan finansial akibat persaingan ketat, penurunan permintaan global, dan dampak pandemi terhadap rantai pasokan.

2. Berapa jumlah karyawan yang terkena dampak PHK?

Lebih dari 12 ribu karyawan kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan Sritex.

3. Bagaimana nasib hak-hak karyawan setelah PHK massal?

Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak karyawan, termasuk pesangon dan jaminan sosial, tetap dipenuhi.

4. Apa langkah yang diambil Iwan Kurniawan Lukminto?

Iwan berkomitmen mengawal hak karyawan, bekerja sama dengan kurator, serta memberi semangat kepada pekerja yang terdampak.