Jokowi-JK, Boni Hargens: Pasangan Kawin Paksa

Pengamat politik Boni Hargens mengingatkan agar PDIP berhati-hati menentukan cawapres Jokowi dalam Pilpres 2014.

oleh Sugeng Triono diperbarui 15 Apr 2014, 15:56 WIB
Diterbitkan 15 Apr 2014, 15:56 WIB
boni-hargens-3-131217c.jpg
Boni yang melaporkan Ruhut pada 6 Desember lalu ia lakukan lantaran Ruhut menyebut dirinya sebagai pengamat `Hitam.` Boni menilai pernyataan Ruhut ini bernada rasis (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Boni Hargens mengingatkan agar PDIP berhati-hati menentukan calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Jokowi dalam Pilpres 2014. Hal itu terkait munculnya nama Jusuf Kalla (JK) yang digadang menjadi pasangan Jokowi.

Menurut Boni, JK yang merupakan mantan Wakil Presiden tersebut dapat menjadi hambatan bagi PDIP maupun Jokowi ketika mereka terpilih sebagai presiden.

"Kriteria Jokowi tidak bisa nyambung dengan JK. JK ini terlalu dominan, Jokowi akan kesulitan. Kalau pasangan ini dipaksakan namanya kawin paksa," ujar Boni Hargens pada acara diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Apalagi lanjut Boni, JK merupakan figur lama dan sosok pengusaha yang akrab dengan orde baru. Dan tentunya grup bisnis JK ini kata Boni memiliki korelasi dengan politik.

"Tidak bisa Jokowi dikawinkan dengan figur lama. Apalagi mereka yang besar karena orde baru. Jadi saya kira JK tidak tepat. Jokowi atau PDIP akan kesulitan, dan sekali lagi, kalau JK jadi Wapresnya ini bisa menghambat," tukas Boni.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya