Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK Ribuan Karyawan, Langkah Pemerintah?

Surya Paloh: Nasdem Siap Tampung Kader Golkar Pendukung Jokowi-JK

Kendati, mantan politisi Golkar itu tidak akan memaksa kader partai berlambang pohon beringin itu masuk ke partainya.

oleh Taufiqurrohman Diperbarui 22 Mei 2014, 07:21 WIB

Diterbitkan 22 Mei 2014, 07:21 WIB

Temui Surya Paloh, Jokowi Pengin 'Serangan Udara' Dipercepat

Jokowi bertandang ke markas Partai Nasdem , Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyatakan, siap menampung kader Partai Golkar yang mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ia juga mengapresiasi siapa pun warga negara yang ingin bergabung ke Nasdem.

"Tentu, kami (Nasdem) kepada siapapun saudara kita, katakanlah untuk memperkuat koalisi Jokowi-JK ini, maka wajar sekali kita berikan apresiasi dan tempat bagi semua pihak. Kita siap terima jika akan bergabung (kader Golkar) mendukung pasangan Jokowi-JK," kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (21/5/2014) malam.

Kendati, mantan politisi Golkar itu tidak akan memaksa kader partai berlambang pohon beringin itu masuk ke partainya. "Memang itu terserah kepada panggilan hati mereka, keinginan mereka. Harus (diapresiasi), dan turut serta memperkuat koalisi ini," tandas Paloh.

Partai Nasdem menjadi partai yang pertama menyatakan dukungannya kepada PDIP yang mengusung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK. Dukungan Nasdem kemudian disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura.

Pada Pileg 9 April lalu, PDIP mampu mendulang suara di urutan tertinggi yakni PDIP 18,95%, Partai Nasdem 6,72%, PKB 9,04% dan Hanura 5,26%. Sehingga koalisi PDIP kini memperoleh total suara 39,96%.

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, pasangan calon yang diusulkan partai atau gabungan partai harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pileg, sebelum pelaksanaan Pilpres.