Jokowi-JK Siap Menata Kembali Pemekaran Daerah

Isu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu poin yang menjadi perhatian serius pasangan Jokowi-JK.

oleh Rochmanuddin diperbarui 13 Jun 2014, 02:45 WIB
Diterbitkan 13 Jun 2014, 02:45 WIB
Jokowi-JK 5
Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Penampilan dalam debat perdana capres-cawapres 2014 beberapa hari lalu memberikan efek signifikan bagi pasangan capres-cawapres. Selain bertambahnya dukungan, rakyat juga menjadi semakin memahami visi-misi para calon.

Dalam debat capres 9 Juni kemarin, terungkap bahwa pasangan Joko Wiodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan serius dalam penanganan pemekaran wilayah dan otonomi daerah.

"Jokowi-JK akan menata kembali pemekaran-pemekaran daerah," ujar Indra J Pilliang, politikus Golkar yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia, salah satu organisasi pendukung pasangan capres Jokowi-JK, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/6/2014).

Indra mengatakan, isu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu poin yang menjadi perhatian serius pasangan Jokowi-JK, jika nanti menang pada Pilpres 2014.

Dalam konsep kampanye pun, kata Indra, Jokowi memulai dari Papua, sementara JK memulai dari Aceh. Inilah pesan bagi Indonesia betapa Jokowi-JK sangat memperhatikan Indonesia. Indonesia perlu dibangun dari daerah pinggiran, termasuk pemerataan bidang pembangunan dan dana bagi hasil.

Sementara itu, lanjut Indra, penataan pemekaran daerah merupakan tantangan untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi syarat mutlak untuk pemerataan kesejahteraan rakyat

"Kami akan menata kembali pemekaran daerah, dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu pendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru," terang politikus yang akrab dipanggil IJP ini.

Pembentukan daerah otonomi baru, imbuh Indra, selanjutnya menjadi tidak lagi mudah. Dikarenakan akan melalui beberapa tahapan dan evaluasi menyeluruh.

"Namun ini bukan berarti Jokowi-JK tidak setuju dengan pemekaran daerah baru," tutup Indra.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya