Sebut Soekarno Langgar HAM, Mahfud Tolak Minta Maaf ke Megawati

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo -Hatta, Mahfud MD hanya meminta maaf kepada Rachmawati karena terlambat mendatangi undangannya.

oleh Oscar Ferri diperbarui 23 Jun 2014, 17:20 WIB
Diterbitkan 23 Jun 2014, 17:20 WIB
Mahfud MD
Mahfud MD (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD meminta maaf kepada keluarga Megawati Soekarnoputri, terkait ucapannya yang menyinggung bahwa masa Presiden Soekarno banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan Mahfud disampaikan dalam pidatonya belum lama ini.

"Ndak ada minta maaf. Saya nggak pernah minta maaf (ke keluarga Megawati)," ujar Mahfud di sela Pelatihan Nasional Saksi Pemenangan Prabowo-Hatta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2014).

Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) itu menolak minta maaf lantaran dalam pidatonya itu tak menyebut Soekarno sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pun demikian kepada Rachmawati Soekarnoputri, adik kandung Megawati, lantaran dia diundang ke kediamannya.

"Saya ndak pernah minta maaf, karena saya tidak mengatakan apa-apa. Saya minta maaf ke Mba Rachma itu juga karena diundang 2 hari baru bisa datang. Saya katakan minta maaf," kata Mahfud.

Saat meresmikan kantor MMD Initiative di Bengkulu, Mahfud meminta semua pihak saling memaafkan dan tidak mengungkit lagi masalah pelanggaran HAM yang terjadi saat Prabowo Subianto menjabat Komjen Kopassus TNI AD pada 1998.

Mahfud menyatakan 2 mantan Presiden RI, yakni Soekarno dan Soeharto juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat mereka menjabat.

"Mari kita mulai dari 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai. Dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto," ujar Mahfud dalam pidatonya saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat Provinsi Bengkulu, Jumat 20 Juni 2014.

Mahfud juga menyinggung terkait pelanggaran HAM saat Soekarno memimpin era Orde Lama. Bahwa saat itu juga terjadi banyak pelanggaran HAM di bawah kepemimpinan Seokarno.

"Sebelum G-30-S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud. (Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya