Beberapa Kementerian Baru Masuk Opsi Tim Transisi

Menurut Andi, setelah opsi-opsi tersebut diserahkan kepada Jokowi. Pihaknya tinggal menunggu respon selanjutnya.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 30 Agu 2014, 00:04 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2014, 00:04 WIB
Pertemuan Pertama Jokowi-JK di Rumah Transisi
Kamis (28/8/14), Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk pertama kalinya rapat bersama di Rumah Transisi. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Andi Wijayanto mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan usulan 5 opsi arsitektur kementerian kepada presiden terpilih Jokowi. Andi menyebut beberapa kementerian baru masuk dalam opsi tersebut.

"Yang saya ingat itu yang menonjol, selalu hampir muncul di semua opsi adalah keinginan untuk memunculkan kementerian kedaulatan pangan, kementerian ekonomi kreatif, maritim, dan hal-hal yang langsung terkait dengan program revolusi mental‎," ujar Andi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Andi mengatakan, pihaknya juga memasukkan usulan mengenai penggabungan atau peleburan beberapa kementerian yang ada saat ini. Beberapa kementerian saat ini sebagian layak dipertahankan, ada juga yang digabungkan. Namun Andi enggan mengungkap kementerian tersebut.

"Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, namun itu semua sudah diberikan lengkap mana yang harus dilebur, digabungkan, dikurangi, tinggal nanti Pak Jokowi-JK yang memutuskan yang mana yang akan dipakai," ucap Andi.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengisi di kementerian baru Jokowi, Andi mengaku tidak perlu dikhawatirkan. ‎"Logika sederhananya, mirip-mirip kalau kita membentuk kabupaten atau provinsi baru hasil pemekaran. Di masa SBY kementerian di 2009 tidak sama plek dengan kementerian 2004," ucap dia.

Menurut Andi, setelah opsi-opsi tersebut diserahkan kepada Jokowi. Pihaknya tinggal menunggu respon selanjutnya. Ia pun mengaku tak keberatan bila opsi-opsi yang dirumuskan Tim Transisi pada akhirnya tidak seluruhnya digunakan Jokowi-JK.

‎"Saya pikir sudah prerogatif Pak Jokowi untuk menentukan opsi mana yang ingin digunakan. ‎Apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi? Tergantung dari beliau," pungkas Andi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya