GP Anshor Harap Jokowi-JK Bisa Entaskan Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid berharap pemerintahan baru yang akan dipimpin presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dapat mengentaskan kemiskinan yang saat ini dinilai masih tinggi jumlahnya.

Menurut Nusron, mengutip data BPS, ada 29 juta orang miski dan 47 juta masyarakat Indonesia hampir miskin. Jumlah tersebut, mayoritas ada di pedesaan yang tersebar di Pulau Jawa.

"Maka itu kita titipkan ke Jokowi-JK untuk dapat mengentaskan kemiskinan," kata Nusron dalam acara Konfrensi Besar ke-XIX Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pra Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2014) malam.

Menurut Nusron, tingginya angka kemiskinan ini disebabkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih rendah.

Dengan begitu, kata dia, pemerintah ke depan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam arti memiliki daya serap lebih tinggi terhadap tenaga kerja, menciptakan pemerataan pendapatan dan memiliki sifat berkelanjutan.

"Pertumbuhan demikian hanya dapat diperoleh jika investasi swasta dan publik dapat ditingkatkan secara signifikan guna membangun dan mengembangkan sektor-sektor padat karya," tandas nusron.

Pada acara ini, Nusron Wahid juga meluncurkan bukunya yang berjudul Keuangan Inklusif, Membongkar Hegemoni keuangan. Nusron ingin GP Ansor memasukkan materi muatan sektor keuangan ke dalam kurikulum atau pembelajaran santri di Pondok Pesantren (Ponpes).

Tujuannya, lanjut dia, untuk memperkenalkan sektor keuangan kepada ulama atau Kiai muda  di seluruh wilayah Indonesia.

"Keuangan inklusif dapat menjadi penggerak dari sektor ekonomi di masyarakat, dan dapat menjamin terciptanya pemerataan manfaat ekonomi," terang Nusron.

Menurut dia, kesenjangan sosial yang ada saat ini dirasa masih sangat ekstrem. Seperti kesenjangan antara masyarakat kota dengan desa, antara kaum elite dengan marjinal. Sehingga dalam sektor keuangan masih bersifat elitis dan cenderung selfish.

"Dalam konteks inilah, financial inclusion harus menjadi kesadaran bersama dari elemen masyarakat, pelaku industri keuangan, pemerintah, dan lembaga pengawas industri keuangan," tandas Nusron.

Dalam acara tersebut tampak hadir Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla dan wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.