Lapan Sebut hingga 2021 Seluruh Ormas Islam Laksanakan Puasa Bersamaan

Kementerian Agama beserta pihak terkait menggelar sidang isbat secara tertutup guna menetapkan 1 Ramadan 1439 Hijriah. Hal ini dilakukan sehubungan sejumlah organisasi besar Islam memiliki kriteria berbeda dalam menentukan 1 Ramadan.

oleh Tim Merdeka diperbarui 18 Mei 2018, 07:40 WIB
Diterbitkan 18 Mei 2018, 07:40 WIB
Sah, Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan pada 17 Mei 2018
Suasana usai pengumuman hasil Sidang Isbat, Jakarta, Selasa (15/5). Pemerintah menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 17 Mei 2018. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama beserta pihak terkait menggelar sidang isbat secara tertutup guna menetapkan 1 Ramadan 1439 Hijriah. Hal ini dilakukan sehubungan sejumlah organisasi besar Islam memiliki kriteria berbeda dalam menentukan 1 Ramadan.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan hingga 2021, seluruh organisasi Islam akan melaksanakan puasa secara bersamaan. Pemerataan tersebut lantaran kriteria ketinggian derajat hilal bagi seluruh ormas Islam terakomodasi.

"Setidaknya ormas ormas besar itu sudah terakomodasi. Kita tahu bahwa sampai 2021 awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu berpotensi seragam karena posisi bulan itu masih berada di bawah ufuk seperti awal Ramadan ini atau di atas 2 derajat seperti nanti Syawal," ujar Thomas di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Selepas 2021, Thomas mengatakan penentuan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah kembali berbeda. Ini disebabkan kriteria derajat hilal setiap ormas Islam berbeda.

Setelah 2021, Thomas menuturkan derajat hilal ormas Muhammadiyah setinggi 0 derajat, Nahdlatul Ulama setinggi 2 derajat, sementara Persis 3 derajat.

"Setelah 2021, potensi itu akan terjadi lagi perbedaan ketika posisi bulan berada di kriteria-kriteria berbeda di antara 0 kriteria Muhammadiyah, 2 derajat kriteria NU. Oleh karenanya kalau kriteria hilal wujud derajatnya di wilayah Indonesia dan 2 derajat NU dipakai pasca-2021 kita akan mengalami perbedaan lagi," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengatakan guna pemerataan bisa terealisasikan, rukyat Jakarta sedianya bisa menjadi patokan secara nasional. Tentunya, ujar Thomas, rukyat dilakukan tidak hanya sekadar melihat adanya hilal, melainkan juga mempertimbangkan aspek astronomi sehingga mampu dipertanggungjawabkan.

"Kementerian Agama akan mengupayakan supaya rekomendasi Jakarta itu bisa diimplementasikan di tingkat nasional, regional, dan global. Kalau kita bisa menyepakati kriteria ini, insyaallah kita bisa mempunyai kalender Islam tunggal," ujarnya. [eko]

 

Sumber: Merdeka

Reporter: Yunita Amalia

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya