Dubes Ukraina Gelar Iftar di Ramadhan Kedua Sejak Invasi Rusia Dimulai

Liputan6.com, Jakarta - Kedutaan besar Ukraina di Jakarta menggelar acara iftar pada Senin (17/4/2023). Ini merupakan Ramadhan kedua yang dilalui Ukraina di tengah invasi Rusia yang dimulai pada Februari 2022. 

Acara iftar yang digelar di Kuningan itu turut mengundang beberapa warga Ukraina, anggota Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), akademisi, hingga jurnalis. Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin berkata ingin menjadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi.

Dubes Vasyl juga memberikan penghargaan kepada tiga orang (jurnalis, akademisi, dan penerjemah) yang dianggap berkontribusi terhadap kuatnya hubungan bilateral Indonesia dan Ukraina. 

Terkait situasi di Ukraina, seorang diplomat Ukraina berkata situasi di negaranya masih belum aman akibat gempuran Rusia. Ia juga belum sempat pulang sejak invasi Rusia dimulai. 

"Tidak ada tempat yang aman," ujar Mykhailo Izhyk kepada Liputan6.com.

Dubes Vasyl turut menegaskan bahwa negaranya sedang mendaftar ke Uni Eropa. Ia pun berharap Rusia bisa angkat kaki dari Ukraina dengan cepat. 

Pada September 2022, Rusia melaksanakan referendum di empat daerah Ukraina yang mereka duduki, yakni Donetsk, Kherson, Luhansk dan Zaporizhzhia.

Hasil referendum itu digunakan sebagai alasan untuk merebut daerah-daerah tersebut. Namun, hasil referendum itu tidak diakui oleh masyarakat internasional. 

Serangan Rusia ke Ukraina juga melanggar Piagam PBB terkait kedaulatan wilayah suatu negara. Rusia hingga kini masih belum mau pergi dari Ukraina, sementara sanksi-sanksi ekonomi terus membelenggu negara tersebut.

Rusia pun mau tak mau menjadi semakin lekat ke Republik Rakyat China. Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping sempat bertemu pada Maret 2023 untuk menegaskan kemitraan mereka.

Sebelumnya dilaporkan, paket dukungan ekonomi internasional baru sudah sebesar U$ 115 miliar. Hal ini lantas memberi Ukraina keyakinan lebih besar bahwa ia dapat menang dalam memerangi invasi Rusia.

Keyakinan mereka muncul di tengah meningkatnya pengakuan bahwa perang dapat berlanjut lebih lama dari yang diperkirakan, kata Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko pada Sabtu (15/4).

Serhiy Marchenko mengatakan, para menteri keuangan G7 meyakinkan dia selama pertemuan yang diadakan Dana Moneter Internasional (IMF) minggu ini.

Pihak Bank Dunia di Washington mengatakan bahwa mereka akan mendukung Ukraina selama diperlukan, dikutip dari laman CNA, Minggu (16/4/2023).

Bank Dunia juga mengatakan bahwa janji pemberian dukungan bantuan ekonomi dibuka dengan pinjaman baru senilai U$ 15,6 miliar dari IMF.

"Sangat penting bagi Ukraina, apalagi sekarang di tahun kedua perang setelah invasi Rusia pada 24 Februari 2022," kata Bank Dunia.

"Ini sangat membantu kami karena memberikan kepastian bahwa IMF, bersama dengan negara-negara G7 dan pendukung Ukraina. Pihak IMF juga memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan selama empat tahun," katanya.

"Dibandingkan dengan pertemuan musim semi lalu, saya merasa lebih percaya diri bahwa kita bisa menang dalam perang ini."

"Dukungan keuangan sangat diperlukan, serta dukungan militer," katanya, mengakui meningkatnya penerimaan bahwa konflik militer dapat berlarut-larut.

"Kita harus siap bahwa perang ini akan berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan," katanya.

Marchenko menggarisbawahi apresiasi Ukraina atas dukungan ekonomi dan militer Amerika Serikat, sekitar US$ 50 miliar sejak dimulainya perang dan mengatakan bahwa dia yakin Kongres AS akan mempertahankan dukungan bipartisan untuk Ukraina.

Marchenko menyebut, pejabat Departemen Keuangan AS telah mengatakan kepadanya bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah aset Rusia yang rendah, tetapi masalah tersebut menjadi perhatian yang lebih besar di Jepang, Swiss, dan negara-negara Uni Eropa.

Dia mengatakan bahwa pejabat G7 telah mengatakan kepadanya bahwa mereka sangat mendukung untuk menemukan cara untuk memanfaatkan aset Rusia, tetapi masih perlu menemukan solusi hukum untuk "pertanyaan yang sangat rumit".

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Sabtu (15/4)memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa ada batasan hukum dalam menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membayar kerusakan di Ukraina.

Marchenko juga mengatakan bahwa ada diskusi intens tentang stabilitas keuangan selama pertemuan minggu ini setelah runtuhnya dua bank AS dan satu bank Swiss bulan lalu, namun ia tidak melihat tanda-tanda limpahan pada sektor perbankan Ukraina.

Di Norwegia, pemerintahdilaporkan telah mengusir 15 pejabat Rusia yang dituduh melakukan mata-mata di bawah perlindungan diplomatik.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Anniken Huitfeldt mengatakan Norwegia tidak akan mengizinkan Moskow menggunakan kedutaannya untuk melakukan "kegiatan intelijen rahasia".

Ini adalah yang terbaru dari serangkaian pengusiran Rusia sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina tahun lalu.

"Kremlin akan menanggapi dan mempertimbangkan "jawaban yang tepat"," lapor kantor berita Rusia Tass seperti dikutip dari BBC, Jumat (14/4/2023).

Situs AP melaporkan, pemerintah Norwegia mengatakan pada Kamis 13 April bahwa mereka mengusir 15 diplomat Rusia dari negara itu karena dicurigai sebagai mata-mata saat bekerja di Kedutaan Besar Rusia di Oslo.

Pihak berwenang Norwegia telah memantau orang-orang tersebut "dari waktu ke waktu" sebelum mereka dinyatakan sebagai persona non grata - tidak dapat diterima atau tidak diinginkan - kata sebuah pernyataan pemerintah.

Mereka harus meninggalkan negara itu "segera", tetapi rincian lebih lanjut tentang dugaan kegiatan mereka belum terungkap.

Norwegia mengatakan Rusia menimbulkan "ancaman intelijen terbesar" yang dihadapi negara itu, dan bahwa ancaman tersebut meningkat dengan latar belakang "situasi keamanan yang memburuk" di Eropa.

Norwegia berbagi perbatasan darat sepanjang 197 km (122 mil) dengan Rusia di Kutub Utara, dan hubungan mereka terganggu selama krisis Ukraina.

Meskipun bukan anggota Uni Eropa, Norwegia meniru beberapa sanksi Eropa terhadap Rusia.