(OPINI) Jangan Hanya Bangun Fisik, Pemerintah Harus Bangun Teknologi, Pangan, dan Energi Terbarukan

Kalau pemimpin tidak mengembangkan ketiga pilar dasar pembangunan itu, maka negara tidak akan maju.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Agu 2023, 13:09 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2023, 13:07 WIB
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus benar-benar memperhatikan tiga pilar penting pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia (SDM) dan teknologi, kemandirian pangan dan pengembangan energi terbarukan. Pasalnya, Indonesia akan menjadi negara terbelakang tatkala tiga komponen penting pembangunan itu tidak digarap secara serius.

Kalau pemimpin tidak mengembangkan ketiga pilar dasar pembangunan itu, maka negara tidak akan maju. Indonesia betul-betul akan masuk ke zaman kegelapan atau semakin primitif jika abai dengan elemen penting pembangunan ini.

Kita semua pakai smartphone, tetapi ingat simpanse dan gorila dalam suatu penelitian juga bisa menekan tombol smartphone. Orang Indonesia menggunakan smart phone dikira orang pintar padahal simpanse dan gorila juga bisa.

Untuk mengejar ketertinggalan tidaklah mudah, sebab memerlukan waktu berabad-abad.  Lihat saja Jakarta dan Papua. Keduanya sama-sama di Indonesia tapi jauh sekali perkembangannya.  Ketertinggalan Papua dari Jakarta itu, sama ibaratnya dengan ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju.

Sistem kroni kita menutup itu semua karena hanya cari jalan pintas. Aneh misalnya, debitur BLBI menagih utang kepada negara. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dipelihara penguasa.

Kalau sebuah pemerintahan ingin dikenang dalam sejarah maka kuncinya bukan hanya membangun fisik saja. Tetapi contohlah nabi-nabi dan para pemimpin besar lainnya yang mengutamakan pembangunan SDMnya dengan skill dan visi ke depan.

VOC membangun Ibu Kota Jakarta dengan megah di eranya. Tapi sampai hari ini orang mengingat VOC hanya sebagai penjajah yang lalim.

Di zaman sekarang ini, sebuah negara kalau mau maju dan bertahan berabad-abad kemudian, memerlukan strategi  pembangunan yang komprhensif yang mencakup ketahanan pangan, pengembangan energi dan pembangunan SDM serta teknologi.

Kalau ketiganya tidak dibangun lalu bangun fisik apapun itu mau IKN namanya, kita akan selalu terbelakang. Investasi RI di teknologi hanya 0,15 persen dari GDP.

Padahal negara maju bisa 2 sampai 3 persen. Investasi untuk BTS aja tidak dibangun meski anggarannya sudah keluar, dikorupsi 80 persen, 

Pemimpin Indonesia saat ini sulit membangun 3 dasar pembangunan nasional. Salah satu penyebabnya akutnya penyakit korupsi di Indonesia.

Faktanya, banyak pejabat Indonesia diduga hanya cari proyek jangka pendek untuk kepentingan pribadi.  Contohnya Foxconn, ada dugaan belum apa-apa sudah dipalak. Bagaimana itu terjadi?

Ya karena sistem yang ada, dari atas turun ke bawah tidak dibenahi.  Kalau sistem seperti ini diteruskan dari atas hingga bawah, ya tidak ada orang yang mau investasi.

Pemimpin Indonesia agar jangan terlalu berpikir hal-hal yang sifatnya seremonial saja. Seolah-olah kalau pemimpin sudah membangun gedung atau kota yang megah akan diingat di masa depan.  Padahal tidak demikian.

Seorang pemimpin akan diingat kalau benar-benar bekerja menjadi pelayan rakyat dengan sungguh. Saat ini, pemimpin harus berorientasi jauh ke depan. Karena jika negara ini tidak bisa bersaing dan makin mundur maka yang diingat dari pemimpin itu hanyalah korupsinya.

Kalau suatu saat ada bencana maka orang akan berkata si pemimpin itulah yang penyebab semua kerusakan.

Kita utang untuk bayar debitur BLBI tidak dihentikan malah dipelihara jadi kroni. Kalau bencana datang lebih parah dari 1998, orang akan ingat warisan siapa ini. SDA habis, bonus demografi habis., yang tersisa utang. 

Utang negara ditanggung rakyat. Itu warisan yang ditinggalkan ke anak cucu kita yang akan menghakimi kita.

Sebab, semua pembangunan fisik akan membusuk pada waktunya dan yang abadi hanya simbol kelaliman, simbol korupsi, simbol hukum yang bisa diperjualbelikan.

(Penulis: Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya