Alifudin Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pusat dan Daerah Penuhi Target Makan Bergizi

Liputan6.com, Jakarta Komisi IX DPR RI menegaskan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengawal kelancaran program makan bergizi gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan, MBG adalah kebijakan universal yang dijalankan oleh negara negara maju, bahkan sejak puluhan tahun lalu, sehingga mempunyai dasar kuat karena terbukti efektif dalam membentuk generasi bangsa yang sehat dan kuat.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” jelasnya usai sosilisasi MBG di Mempawah, Sabtu (8/3/2025).

Alifudin menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi dan produktif.

Ia menyebutkan, pada April 2025 pemerintah targetkan 3 juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Target berikutnya pada Agustus 2025 bertambah menjadi 15 juta.

"Dan sampai akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis," ujarnya.

Alifudin mengatkan, program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Alifudin mengaku menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Kami menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Selain itu, mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan,” tutur Alifudin.

Program MBG akan menyediakan makanan yang sudah mengikuti sesuai standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

“Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” sambung Alifudin.