Dispar Manggarai Barat: Kami yang Minta Bimtek Wisata Halal

Liputan6.com, NTT Dinas Pariwisata (Dispar) Manggarai Barat memberikan klarifikasi terkait polemik pariwisata halal di Labuan Bajo. Dispar menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada 30 April 2019 merupakan inisiatif mereka. Kepala Seksi Pemasaran Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Frans Nambut, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menambah fasilitas halal dan memperlebar market share, bukan untuk mengubah konsep pariwisata Labuan Bajo.

Menurutnya, sosialisasi itu melibatkan industri dan para pengusaha pariwisata. Tujuannya membuka kemungkinan pengusaha menambah fasilitas halal, yang punya prospek dengan produk Labuan Bajo.

“Sebenarnya, ide awalnya memang dari kami, dari Seksi saya. Tapi bukan untuk mengubah konsep pariwisata. Tidak ada niat itu. Kita mau memberikan extended service kepada wisatawan yang punya kebutuhan berbeda,” ujar Frans, Jumat (10/5/2019).

Lanjutnya, ide yang disampaikan adalah keinginan pihaknya untuk memberi informasi pada pelaku usaha bahwa wisatawan Moslem Friendly juga bisa dilayani dengan baik di Labuan Bajo.

“Kita tidak tahu kenapa jadi seperti itu. Jadi berubah informasinya. Kita hanya mau identifikasi (pengusaha pariwisata) kira-kira yang bersedia memberi layanan seperti itu siapa saja. Karena yang kita undang kalangan pengusaha saja. Bahwa kalau mereka bersedia, ada kebutuhan-kebutuhan khusus,” ucap Frans.

Misalnya, hotel menyediakan arah kiblat dan fasilitas mihs. Ia mengatakan, itu sifatnya hanya melengkapi, tidak melabeli Labuan Bajo jadi wisata halal.

“Sekali lagi kita melihat ini ada pasar. Lalu kita tawarkan pada pengusaha yang mau memberi layanan itu. Jadi, tidak ada regulasi yang kami siapkan untuk itu. Sama saja dengan kami melatih kurang lebih 3-4 tahun lalu. Saat kami mengidentifikasi karakteristik wisatawan dari Asia Timur. Wisatawan China itu kira-kira seperti apa? Korea dan sebagainya. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Jadi sampai sekarang, toh Labuan Bajo tidak menjadi (wisata) China. Jadi hanya extended service,” kata Frans.

Dirinya pun mengapresiasi respons dari BOP.

“Saya tetap mengapresiasi responnya. Kami belum pada tataran meminta, tapi masih berdiskusi. Artinya begini, buat saya extended service kami tawarkan pada pelaku usaha yang bersedia,” ujar Frans.

Ia menjelaskan, pihaknya tetap mendukung ekowisata berbasis masyarakat di Labuan Bajo. Frans punya tugas untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. 

“Budaya Manggarai terlalu luhur untuk digantikan. Jadi menurut saya, jika ditabrakkan antara ekowisata, budaya dengan yang kami tawarkan dalam extended service itu, itu dua hal yang tidak bisa ditabrakkan. Itu dua hal yang berbeda,” ucap Frans.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata.

“Sebetulnya saya tidak pernah berkomunikasi dengan teman-teman Kemenpar. Ini hasil diskusi dengan BOP. Sebenarnya saya sedang mencari. Artinya begini, walaupun kecil saya juga pedagang. Biasanya, kalau berdagang, dan kebetulan saya kepala seksi pemasaran, untuk melayani kebutuhan wisatawan kita melihat pasar. Kira-kira pasar ini kebutuhannya apa. Kita tidak mengubah apapun, tapi ada extended service. Jadi tidak mengubah konsep,” kata Frans.

(*)