Selandia Baru Berencana Pungut Pajak untuk Sendawa dan Kentut Sapi

Liputan6.com, Jakarta - Selandia Baru berencana memungut pajak kepada petani atas sendawa dan kentut sapi mereka. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Arden mengonfirmasi saat konferensi pers pada Selasa, 11 Oktober 2022, bahwa pemerintahnya akan mendorong maju dengan proposal untuk membuat petani membayar emisi ternak mereka dalam upaya untuk memerangi perubahan iklim.

"Ini adalah langkah maju yang penting dalam transisi Selandia Baru ke masa depan rendah emisi dan memenuhi janji kami untuk menetapkan harga emisi pertanian mulai 2025," kata Ardern, dikutip dari CNN, Rabu (12/10/2022).

Menurut The Guardian, Selandia Baru menjadi yang pertama di dunia akan memperkenalkan skema yang akan mengharuskan petani membayar emisi gas rumah kaca pertanian mereka. Hal tersebut termasuk metana yang dikeluarkan oleh sapi dan dinitrogen oksida yang dipancarkan melalui urin ternak.

Jacinda Ardern, dan tiga menterinya, berdiri di belakang podium bal jerami di peternakan sapi perah North Island pada Selasa, 11 Oktober 2022. Mereka mengungkap rencana pemerintah untuk menetapkan harga pada biaya iklim pertanian.

Emisi yang dihasilkan oleh sistem pencernaan dari 6,3 juta sapi Selandia Baru adalah salah satu masalah lingkungan terbesar di negara itu. Rencana tersebut mencakup pajak, baik metana yang dipancarkan oleh ternak dan dinitrogen oksida yang sebagian besar dipancarkan dari urin yang kaya pupuk yang bersama-sama berkontribusi pada sekitar setengah dari keseluruhan keluaran emisi Selandia Baru.

"Proposal tersebut, sebagaimana adanya, berarti petani Selandia Baru akan menjadi yang pertama di dunia untuk mengurangi emisi pertanian," kata Ardern.

Ardern menambahkan bahwa hal itu akan memberi pasar ekspor terbesar negara itu (senilai 46,4 miliar dolar AS per tahun) keunggulan kompetitif secara global. Ini sekaligus menempatkan negara itu di jalurnya untuk memenuhi target pengurangan metana 2030.

"Belum ada negara lain di dunia yang mengembangkan sistem untuk penetapan harga dan pengurangan emisi pertanian, sehingga petani kami akan mendapat manfaat dari menjadi penggerak pertama," kata Ardern.

Ia melanjutkan, "Pemotongan emisi akan membantu petani Selandia Baru untuk tidak hanya menjadi yang terbaik di dunia tetapi juga yang terbaik untuk dunia."

Rencana tersebut muncul dari skema He Waka Eke Noa, kemitraan antara pemimpin pertanian, Māori dan pemerintah. Skema ini dibuat pada 2019 menyusul seruan dari sektor pertanian untuk menetapkan harga emisi gas rumah kaca di tingkat pertanian, daripada memaksa petani ke dalam Skema Perdagangan Emisi yang terpisah, yang mereka kritik sebagai alat tumpul untuk menghitung emisi pertanian.

Pemerintah telah menerima sebagian besar rekomendasi dari kemitraan dan memasukkan umpan balik dari Komisi Perubahan Iklim. Namun, pihaknya menolak proposal dari petani bahwa mereka memainkan peran penting dalam menetapkan harga emisi mereka sendiri.

Di bawah rencana yang diusulkan, pada 2025, petani yang memenuhi ambang batas untuk ukuran kawanan dan penggunaan pupuk, akan diminta untuk membayar retribusi yang akan ditetapkan pemerintah setiap satu hingga tiga tahun, atas saran dari Komisi Perubahan Iklim dan petani. Harga akan dipengaruhi oleh kemajuan negara tersebut dalam memenuhi janji internasionalnya untuk mengurangi metana sebesar 10 persen pada 2030, turun dari level 2017.

Itu datang bersamaan dengan target emisi nol bersih untuk tahun 2050. Semua pendapatan dari retribusi akan digunakan untuk teknologi baru, penelitian dan pembayaran insentif kepada petani yang mengadopsi praktik ramah iklim.

Dokumen konsultasi akan ditandatangani oleh kabinet pada awal 2023. Jika rencana itu berhasil, itu bisa mengakhiri pertempuran panjang antara petani dan pembuat kebijakan yang muncul pada 2003 di bawah pemerintahan mantan Partai Buruh. Perdana menteri saat itu, Helen Clark, mengusulkan pajak pada semua ternak untuk emisi metana mereka, yang dikenal sebagai "pajak kentut", yang memicu oposisi keras dari para petani dan akhirnya ditinggalkan.

"Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan sudah lewat waktu yang kami tempuh," kata James Shaw, menteri perubahan iklim dan ketua bersama Partai Hijau, seraya menambahkan bahwa bekerja dengan petani untuk mengurangi emisi adalah prioritas, daripada mengandalkan mengimbangi emisi melalui kehutanan.

"Ini lebih baik daripada 'penghalang' membawa pertanian ke dalam Skema Perdagangan Emisi, yang dapat melihat agribisnis hanya mengimbangi emisi pertanian tanpa membuat perubahan aktual untuk mengurangi emisi di pertanian," kata Shaw.

Kelompok industri yang berpartisipasi dalam kemitraan akan memiliki waktu hingga pertengahan November untuk mempertimbangkan rencana pemerintah, dengan beberapa telah menyatakan keprihatinan bahwa penanaman di lahan (sekuestrasi) akan diakui oleh Skema Perdagangan Emisi, daripada dimasukkan dalam skema harga pertanian.

"Jika petani harus menghadapi harga untuk emisi pertanian mereka mulai 2025, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas sekuestrasi asli yang terjadi di pertanian mereka," kata Andrew Morrison, ketua Beef+Lamb New Zealand.

Morrison menyebut, "Peternak domba dan sapi Selandia Baru memiliki lebih dari 1,4 juta hektar hutan asli di tanah mereka yang menyerap karbon dan wajar saja jika ini diakui dengan tepat dalam kerangka apa pun sejak hari pertama."