Mengawal Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen di Indonesia, Benarkah Mandek?

Liputan6.com, Jakarta - Butuh solusi holistis dan berdampak nyata, begitulah kiranya desakan penanganan masalah sampah di Indonesia seharusnya digemakan. Dorongan ini bukan tanpa rujukan aturan, termasuk melalui Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Pedoman pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Tujuannya mendorong produsen mengurangi sampah hingga 30 persen dibandingkan prediksi timbulan sampah tahun 2029.

Semula, Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen rencananya terimplementasi penuh tahun ini. Namun, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Juni 2023, baru ada 42 produsen yang menyampaikan dokumen perencanaan pengurangan sampah mereka.

"Enam belas di antaranya sudah mulai melaksanakan pilot project hingga tahap implementasi. Tahun ini, diharapkan ada 408 produsen yang akan menyelesai dokumen perencanaan peta jalan pengurangan sampah," kata Direktur Pengurangan Sampah KLHK, Vinda Damayanti Ansjar, melalui pesan pada Liputan6.com. Jumat, 23 Juni 2023.

Jadi, mengapa bisa mandek? Vinda menyebut, "Seperti yang dipahami, pada 2020 dan 2021, kita menghadapi pandemi (yang dikatakan sebagai) penyebab utama keterlambatan, sehingga pelaksanaan implementasinya mengalami keterlambatan."

Selain itu, ia menyambung, produsen juga memerlukan waktu dalam melakukan kajian, menemukan mitra, dan melakukan uji coba sebelum memulai implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah. "Sejak 2020, kami telah melakukan diseminasi terkait Permen LHK P.75/2019 pada pemerintah daerah, asosiasi, produsen, dan komunitas," ujar dia.

"Selain diseminasi, kami juga mengadakan berbagai coaching clinic pada produsen maupun asosiasi," klaimnya. "Salah satu strategi untuk mendorong produsen menyerahkan peta jalan pengurangan sampah adalah melibatkan peran asosiasi, karena kami melihat peran asosiasi penting dalam mendorong kesadaran kolektif produsen terhadap bisnis berkelanjutan."

Vinda menyambung, "Di berbagai kesempatan, kami juga menegaskan bahwa ke depan, hanya industri yang menjalankan (prinsip) sustainable business yang akan bertahan. Apalagi, nantinya akan diberlakukan international legally binding instrument on plastic pollution."

Dalam waktu dekat, sebutnya, pihaknya bersama KADIN akan mengadakan CEO Meeting untuk mengundang para CEO perusahaan produsen prioritas dalam forum diseminasi dan diskusi Permen LHK P.75/2019.

"Sejauh ini, kami belum memberikan sanksi, tapi kami merekognisi dengan memberi surat apresiasi terhadap produsen yang telah menyusun dan mengimplementasikan peta jalan pengurangan sampah berdasarkan permenLHK P.75/2019," katanya.

Di antaranya, Coca-Cola Indonesia dan Unilever Indonesia telah jadi dua dari sedikit produsen yang sudah menyerahkan Peta Jalan Pengurangan Sampah pada KLHK. "Sudah dari 2020 (menyerahkan dokumen pengurangan sampah)," kata Director of Public Affairs, Communications, and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosoesilo, saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, 16 Juni 2023.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah, supaya pemerintah bisa membangun kebijakan sirkular ekonomi yang tepat, yang mendorong perusahaan terlibat. Karena terus terang, sekarang kami lakukan ini, tapi secara fair, kami harapkan yang lain juga ikutan," sebut dia.

Salah satunya, Triyono mencontohkan inovasi botol PET daur ulang alias rPET pihaknya yang diperkenalkan pekan lalu. "Kami harap, yang lain juga mau menggunakan rPET, karena menurut saya, itu salah satu yang bisa mendorong sirkular ekonomi secara utuh," tuturnya.

Terobosan rPET juga merupakan perpanjangan visi World Without Waste yang mencakup tujuan menggunakan setidaknya 50 persen plastik daur ulang dalam kemasannya pada 2030. Juga, ambisi mengumpulkan dan mendaur ulang 100 persen botol pascakonsumi mereka pada 2030.

"Saat ini, kami berhasil mengumpulkan dan mendaur ulang 30--40 persen botol pascakonsumsi (di Indonesia)," ucap Triyono. Menurutnya, perlu dibangun komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

"Saya yakin, perusahaan di Indonesia banyak yang ingin berkomitmen melakukan ini (pengurangan sampah), tapi tidak tahu bahwa ini ada Permen (LHK) 75, karena komunikasinya belum intensif," ia berkata. "Cari jalan keluar bersama-sama, karena untuk mencapai pengurangan sampah, caranya macam-macam, dan setiap perusahaan policy-nya berbeda."

Sementara itu, Unilever Indonesia telah menyerahkan Peta Jalan Pengurangan Sampah mereka pada Februari 2021. "Perencanaan dalam peta jalan ini mencakup berbagai inisiatif terkait pengurangan plastik di sepanjang rantai nilai bisnis kami, dari hulu ke hilir, disertai berbagai upaya edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah plastik," kata Maya Tamimi, Head of Division Environment and Sustainability Unilever Indonesia, melalui pesan, Jumat, 23 Juni 2023.

Di hulu, pihaknya berfokus pada tiga pendekatan dalam mendesain produk dan kemasan, yaitu:

• Less plastic dengan mengubah bentuk kemasan jadi lebih efisien. Salah satunya, yakni mengganti tube Glow & Lovely dari bentuk bulat ke bentuk oval dan mengurangi konsumsi plastik murni hingga lebih dari 38 ton, klaimnya.
• Better plastic dengan menggunakan plastik lebih baik atau plastik daur ulang.
• No plastic diimplementasi dengan menghadirkan refill station di 100 bank sampah binaan di Jakarta Raya dan Jawa Timur. Selain itu, mereka juga telah memasang satu Reverse Vending Machine (RVM) dan lima drop box konvensional pada fasilitas umum di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, bekerja sama dengan PlasticPay.

Perlu komitmen kuat, serta upaya yang terukur dan terencana untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, kata Maya. "Di Unilever, kami dipandu strategi bisnis kami yang dinamakan The Unilever Compass. Strategi ini mengintegrasikan bisnis dengan upaya-upaya kami dalam hal sosial dan lingkungan, sejalan dengan visi kami untuk jadi pemimpin dalam bisnis yang berkelanjutan."

Tantangan dalam penerapannya antara lain dalam hal pengumpulan dan pemrosesan sampah kemasan. "Upaya ini memerlukan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, mulai dari produsen, pemerintah, konsumen, hingga industri," katanya.

"Pengumpulan dan pemrosesan akan lebih mudah dilakukan jika infrastrukturnya memadai, adanya penegakan regulasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan upaya kolektif dari semua produsen untuk berkontribusi," Maya berimbuh.

Selain memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, asosiasi, dan perusahaan lain dengan visi dan misi yang sejalan, pihaknya juga mengaku secara rutin berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi.

Maya berkata, "Unilever Indonesia menyambut positif upaya KLHK dalam mendorong pelaku usaha menyampaikan peta jalan perusahaan, dan kami jadi salah satu perusahaan pertama yang menyerahkan peta jalan pada Februari 2021 lalu."

"Kami percaya bahwa jika semua pemangku kepentingan, termasuk para produsen bersama-sama bergerak dan berkolaborasi, penanganan masalah sampah plastik di Indonesia tentunya akan lebih baik," imbuhnya.

"Untuk itu, kami mengajak rekan-rekan produsen untuk sama-sama menyampaikan peta jalan dan semua pemangku kepentingan berkolaborasi dalam menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia demi Indonesia yang lebih lestari," ia menyambung.