Jepang Berencana Ubah Kebijakan Belanja Barang Duty Free Gara-Gara Turis Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Jepang berencana merevisi sistem belanja produk duty free bagi turing asing untuk menghentikan penjualan kembali barang-barang yang dibeli di toko bebas bea. Sebagaimana diketahui, sistem duty free berarti membebaskan pajak konsumsi atas suvenir dan barang lain yang dibeli di toko bebas bea jika barang tersebut dibawa ke luar negeri.

Penjualan kembali pembelian bebas bea di Jepang dilarang, dan saat ini pajak konsumsi tidak dipungut saat pembelian. Namun, pemerintah negara itu sedang mempertimbangkan mengenakan pajak ketika barang tersebut dibeli, lapor Asahi, dikutip Jumat, 1 Desember 2023.

Pengembalian pajak akan dilakukan setelah pembeli barang duty free mengonfirmasi "keberangkatan" item dari Jepang, kemungkinan besar di bandara. Sistem seperti ini telah diterapkan di banyak negara lain di dunia, seperti di Eropa.

Prosedur penjualan bebas bea di Jepang sepenuhnya terkomputerisasi pada Oktober 2021, dan analisis data pemerintah menunjukkan bahwa banyak barang yang dibeli pembeli besar tidak meninggalkan Jepang.

Pada tahun fiskal 2022, 51.726 orang masing-masing membelanjakan antara 1 hingga 10 juta yen untuk barang bebas bea. Sementara itu, 1.838 orang masing-masing membelanjakan antara 10 juta hingga 100 juta yen, kata seorang sumber.

Selain itu, 374 orang juga masing-masing menghabiskan lebih dari 100 juta yen, dengan total 170,4 miliar yen pada tahun itu. Artinya, transaksi produk bebas bea rata-rata 450 juta yen per orang, kata mereka. Petugas bea cukai, bekerja sama dengan maskapai penerbangan, memeriksa 57 dari 374 pembeli besar.

Dari situ, hanya satu orang yang dipastikan membawa barang bebas bea tersebut ke luar Jepang. Pihak berwenang tidak dapat mengidentifikasi barang bebas bea yang sebagian besar dibeli 57 orang tersebut. "Banyak pembeli yang mungkin menjual kembali barang-barang tersebut di dalam negeri," kata sumber pemerintah.

Pemerintah Jepang telah mengirimkan pemberitahuan pada 56 orang lain untuk membayar pajak konsumsi, namun hanya satu orang yang telah membayar retribusi tersebut. 55 sisanya menunggak total 1,85 miliar yen, kata sumber tersebut.

Wisatawan diharuskan menunjukkan paspor saat membeli produk di toko bebas bea. Tapi, ketika meninggalkan Jepang, mereka biasanya tidak diperiksa untuk memastikan barang bebas bea tersebut benar-benar dibawa keluar Negeri Sakura.

Pemerintah Jepang akan mengidentifikasi masalah pada sistem tersebut pada tahun depan dan berharap dapat menerapkan langkah-langkah baru pada tahun fiskal 2025, kata sumber tersebut.

Pada Desember 2022, anak perusahaan Apple Inc. yang berbasis di AS di Jepang yang berbasis di Tokyo diketahui telah dikenakan pajak konsumsi sekitar 14 miliar yen atas penjualan bebas bea iPhone dan produk lain.

Otoritas pajak telah mengonfirmasi transaksi yang tidak memenuhi persyaratan bebas bea, termasuk satu kasus di mana pengunjung membeli banyak perangkat Apple di Jepang dan menjualnya kembali ke luar negeri melalui vendor.

Seputar kebijakan turis asing di Jepang, sebelumnya Indonesia telah dinyatakan jadi satu dari enam negara yang warganya bakal diwajibkan tes TBC sebelum berlibur ke negara itu pada 2024. Selain Indonesia, negara-negara yang masuk dalam daftar aturan tes tuberkulosis sebelum kedatangan adalah China, Myanmar, Nepal, Filipina, dan Vietnam.

Melansir Japan Today, 19 November 2023, keenamnya dipilih karena sebagian besar warganya didiagnosis mengidap penyakit menular tersebut saat berada di Jepang, sebut Menteri Kesehatan negara itu, Keizo Takemi. Persyaratan tes TBC berlaku bagi warga enam negara tersebut maupun orang asing yang tinggal di sana.

Pendatang dari enam negara yang berencana tinggal lebih dari tiga bulan di Jepang untuk tujuan belajar atau bekerja juga wajib menyertakan hasil tes. Mereka akan diminta memberi bukti bahwa mereka tidak terinfeksi TBC sebelum kedatangan atau ditolak masuk.

"Kami sedang membuat pengaturan akhir untuk memulai sistem ini pada tahun fiskal berikutnya," Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Takemi, mengatakan. Sebagai catatan, tahun fiskal Jepang dimulai pada April.

Menurut sumber, aturan ini kemungkinan akan diperkenalkan mulai dari negara-negara yang telah menyelesaikan persiapan tes tersebut. Pemerintah Jepang sebelumnya mempertimbangkan menerapkan sistem pemeriksaan tuberkulosis wajib menjelang pembukaan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo pada 2021.

Namun, rencana tersebut ditunda karena pandemi COVID-19. Meski TBC dapat disembuhkan dan dicegah, total 1,3 juta orang meninggal karena penyakit ini pada 2022 dan merupakan penyakit menular pembunuh terbesar kedua setelah COVID-19, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di Jepang, angka pasien tuberkulosis untuk pertama kalinya turun di bawah 10, yakni jadi 9,2 per 100 ribu orang pada 2021, sehingga menempatkannya dalam kategori negara dengan insiden penyakit yang rendah, menurut WHO. Angka tersebut turun lagi jadi 8,2 pada 2022, menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan negara itu.

TBC biasanya diobati dengan antibiotik dan bisa berakibat fatal jika tidak diobati, menurut WHO. Surat bukti bebas TBC itu tentu menambah beban biaya pelancong Indonesia yang akan liburan ke Negeri Sakura.