Krisis Air Bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno Disebut Membaik tapi Kondisinya Masih Dinamis

Liputan6.com, Jakarta - Sudah beberapa bulan sejak krisis air bersih melanda destinasi populer Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) jadi berita utama. Dalam laporan terkini, menurut Ketua Indonesian Hotel Genera Manager Association (IHGMA) DPD NTB Lalu Kusnawan, solusi air bersih sudah ada, kendati kondisinya masih dinamis.

"(Air bersih) sudah mengalir di Gili Trawangan, sementara di Gili Meno masih dalam proses, tapi Alhamdulillah progresnya sudah signifikan," kata dia di The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) yang berlangsung hybrid, Senin (5/8/2024). 

Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budiastuti menimpali di kesempatan yang sama, "Perumda (Perusahaan Umum Daerah) kami minggu lalu berkunjung ke Badan Geologi di Bandung dan Kementerian SDM terkait proses perizinannya (dalam pengadaan air bersih di Gili Meno dan Trawangan)."

"Minggu ini insya Allah," ia menyambung. "Peralatan (pengadaan air bersih) akan mulai didatangkan. Pemda hadir untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat di Gili Meno. Mari kita dukung bersama-sama, karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat."

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fadjar Hutomo mengatakan, dalam kunjungan lapangan tiga minggu lalu, ia mengklaim, air sudah mengalir di Gili Trawangan. "Wisatawan juga sudah banyak," menurut dia.

Sebagaimana diketaui, penyedia air bersih, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait penghentian pendistribusian air pada Juni 2024. Dalam surat Nomor 13.244/TIARA/VI/2024 tersebut, pihak perusahaan memutuskan berhenti sementara memproduksi air di Gili Trawangan dan Gili Meno, lapor Lombok Post.

Kepala Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Muhammad Husni mengatakan, "Sejak Hari Sabtu (22 Juni 2024) sudah tidak ada air yang masuk. Ia membeberkan, pihak PT TCN meminta masyarakat menandatangani surat pernyataan dukungan untuk aktivitas pengeboran air.

Namun, warga menolaknya. "Ini kan sama artinya meminta masyarakat agar melegalkan pengeboran. Itu yang tidak didukung warga, karena sebelumnya sudah ada limbah yang ditimbulkan, dan itu sudah dilaporkan (ke Polda NTB)," ungkapnya.

Ketika dimintai tanda tangan petisi dukungan, warga juga khawatir terseret kasus pidana, seperti yang menjerat Dirut PT BAL dan Dirut PT GNE. "Kalau PT BAL itu melakukan pengeboran horizontal di daratan, PT TCN ini melakukan pengeboran vertikal ke tengah laut. Jadi ngebornya di pantai vertikal ke tengah laut, makanya kemarin limbahnya ditemukan di tengah laut utara Gili Trawangan dekat Eco Villa," bebernya.

Ia menyebut, warga dan pelaku usaha di Gili Trawangan dan Gili Meno sebenarnya berharap suplai air dari PDAM Lombok Utara. Seperti yang saat ini sudah dilakukan di Gili Air.

Sementara itu, lapor Antara per 25 Juli 2024, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memberi peluang pada PT TCN untuk memperbaiki dokumen izin dalam aktivitas pengeboran pipa penyulingan air laut di perairan Gili Trawangan.

"Jadi, PT TCN Ini bukan usaha ilegal yang melakukan pengeboran di Gili Trawangan. Hanya saja, pengeborannya itu tidak pada tempatnya sesuai izinnya yang terdahulu. Sekarang, kami berikan kesempatan mereka (PT TCN) untuk melengkapi administrasi perizinannya," kata Kepala Polda NTB Irjen Pol. Umar Faroq.

Menurut Umar, langkah hukum pada tahap penyelidikan laporan dugaan perusakan ekosistem laut ini sudah tepat. "Perusakan ekosistem itu dampaknya apa? Kalau ditutup, PT TCN apa kerugiannya? Jadi, kami pertimbangkan itu, kami tetap mengikuti aturan perundangan-undangan," ujarnya.

Perihal adanya dugaan endapan lumpur dari aktivitas pengeboran pipa milik PT TCN di perairan Gili Trawangan setebal satu meter dengan luas 1.660 meter persegi, Kapolda NTB menilai hal tersebut masih bisa ditanggulangi dengan tepat. "Yang namanya ngebor, tentu ada tanah yang terangkat dari permukaan, sehingga membuat kotor. Untuk pembersihan itu (endapan lumpur) bisa dilakukan," kata dia.

Pada awal Juni 2024, krisis air bersih yang melanda Gili Meno berdampak serius pada 125 usaha akomodasi dan restoran di pulau tersebut. Saat itu, Lalu Kusnawan menyatakan bahwa krisis air bersih melumpuhkan aktivitas pariwisata di Gili Meno, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Ia pun mempertanyakan lambatnya penanganan krisis tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan vital bagi sektor pariwisata. "Kami mohonpada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Air adalah kebutuhan dasar, dan tanpa air, hotel tidak dapat menerima tamu," katanya pada Antara.

Dampak krisis air bersih dilaporkan semakin terasa berat bagi para pengusaha karena tingginya biaya pengadaan air dari luar pulau. Pengusaha harus mengeluarkan sekitar Rp2,5 juta per hari untuk mendatangkan air bersih, yang tentu saja memberatkan operasional mereka.

Situasi ini diperparah dengan kondisi pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Para pelaku usaha pariwisata masih berjuang untuk bangkit. "Kami mohon dukungan dari pemerintah, bukan hambatan. Krisis ini bukan alasan bagi kami untuk tidak memenuhi kewajiban pajak, gaji karyawan, dan lainnya," ujar Kusnawan.

Pihaknya mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dan cepat untuk menyelesaikan krisis air bersih di Gili Meno. Solusi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan dan terhindar dari gangguan di masa depan.