Performa IHSG Lebih Baik Dibanding Jerman hingga Italia, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia lebih baik dari sejumlah negara, yang menunjukkan pelaku pasar merespons positif ketahanan ekonomi Indonesia.

“Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespons positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Nafan dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Pasar global anjlok akibat tarif Amerika Serikat (AS) dan retaliasi China, mendorong alih investasi ke aset lindung nilai atau safe haven assets. Namun demikian, performa pasar Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dan Amerika Serikat.

Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

Dalam paparan itu, Menkeu Sri Mulyani mencatat IHSG melemah 7,8 persen per 8 April 2025 terhadap 2 April, yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day". IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup turun 7,9 persen ke 5.996,14.

Performa pasar Indonesia ini lebih baik dari pelemahan pasar di Italia yang sebesar 14,2 persen, Argentina 14 persen, Vietnam 13,8 persen, Prancis 11,9 persen, Singapura 11,8 persen, Jerman 11,6 persen, dan bahkan indeks market AS sendiri yang merosot 10,7 persen.

Indonesia juga lebih baik dari Inggris yang merosot 10,5 persen, Kanada melemah 9,7 persen, Thailand turun 9,1 persen, dan Jepang yang merosot 8,2 persen.

Lebih lanjut, Nafan mengatakan paparan ekspor Indonesia ke AS hanya 2 persen dari PDB, terendah di Asia Tenggara (dibanding Thailand 11 persen dan Malaysia 10 persen).

Adapun meski produk Indonesia dikenakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen, tarif ini masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, China, Sri Lanka, dan Vietnam yang dikenai bea masuk 37-49 persen.

Penerapan tarif resiprokal ke Indonesia oleh AS ini malah bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

“Insentif dari pemerintah juga menarik sekali dan ditunggu oleh para pelaku pasar,” ujar Nafan.

Sementara itu, Verdhana Sekuritas dalam catatannya, menyoroti acara Sarasehan yang dihadiri Presiden Prabowo yang dilakukan selama enam jam dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

Acara itu turut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Verdhana mencatat bahwa Indonesia melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yakni mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

Selain itu, insentif fiskal juga akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

“Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali atau sekitar 30 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia, dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

“Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” kata Verdana dalam laporannya.