Pendatang Baru Serbu DKI, Dukcapil: Karena Kemilau Sinetron

Liputan6.com, Jakarta - Jelang berakhirnya libur Lebaran, pemudik asal Jakarta mulai kembali ke Ibukota. Namun, tak hanya penduduk asli DKI, ribuan pendatang baru pun diprediksi akan membanjiri Ibukota. Pemprov DKI bahkan memperkirakan ada peningkatan sekitar 25,5% pendatang baru dari tahun lalu, usai libur Lebaran.

Jika pada 2013 pendatang baru berjumlah 51.000 orang, tahun ini diperkirakan naik menjadi 68.500 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea menilai, peningkatan ini kemungkinan karena adanya pengaruh media dalam menggambarkan Ibukota.

"Memang betul. Kenapa mereka bermigrasi? Karena mereka mencari penghidupan yang lebih baik karena pemberitaan televisi dan kemilau sinetron," ucap Purba sambil tertawa ketika dihubungi, Jakarta (1/8/2014).

Maka itulah, menurut Purba, masyarakat daerah selalu beranggapan Ibukota lebih menjanjikan mendapat penghasilan lebih layak dibandingkan di daerahnya. Padahal, para pendatang baru banyak tidak memiliki kemampuan dan daya saing dalam mencari pekerjaan di Jakarta. Akibatnya, seringkali mereka berubah menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sayangnya, lanjut Purba, masyarakat daerah tidak menyadari persaingan di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan daerah. Mereka yang tidak memiliki kemampuan dan daya saing yang mumpuni, umumnya tak dapat bertahan di Ibukota.

"Mereka tidak tahu, padahal kota ini sudah di titik jenuh. Daya saing di sini harus tinggi. Tukang pijat saja harus punya kemampuan. Tukang bakso pun jualannya harus enak. Nah, mereka yang kalah saing itulah yang nantinya cari taman atau bantaran kali. Karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup," tuturnya.

Purba mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Satuan Polisi Pamong Praja mencari solusi, untuk mengatasi masalah pendatang baru yang kerap menjadi PMKS. Seperti pengemis, gelandangan dan pengamen.

Purba mengaku, Pemprov DKI Jakarta juga sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi lain terkait fenomena tahunan ini. Sebab, DKI tidak ingin pendatang mengadu nasib ke Jakarta hanya karena tidak ada peluang kerja di daerahnya.

"Pertamanan, (Dinas) Sosial dan Satpol (PP) akan melakukan razia. Bagi PMKS yang terjaring, yang bisa kita latih, kita karyakan. Jika tidak bisa, kita pulangkan ke daerahnya. Dengan sepengetahuan gubernur mereka tentunya," tandas Purba.

Baca juga:

Dishub DKI Dorong APTB dan Kopaja Terapkan e-Ticketing

Penumpang Protes Penerapan 2 Kali Bayar Naik APTB

Kadishub DKI: E-Ticketing Transjakarta Bisa Juga untuk Belanja