Kontras Minta Jokowi Tak Pilih Calon Menteri Terlibat Kasus HAM

Jokowi dinilai tak perhatikan usulan publik jika tetap memasukkan nama-nama itu.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 24 Okt 2014, 17:45 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2014, 17:45 WIB
Haris Azhar Kontras

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi terus memanggil sejumlah orang ke Istana. Di antaranya purnawirawan jenderal seperti Wiranto dan AM Hendropriyono ke Istana. Mereka yang dipanggil ini disebut-sebut bakal mengisi jabatan menteri pada kabinet Jokowi.

Menanggapi hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menganggap Jokowi tidak memperhatikan usulan publik jika nama-nama purnawirawan jenderal yang diduga bermasalah dalam kasus HAM masuk dalam struktur kabinet Jokowi.

"Tidak mau memperhatikan usulan publik, tercermin dari beberapa nama yang sangat bermasalah dan diduga kuat terlibat pelanggaran HAM," kata Haris di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2014).

Menurut Haris, jika Wiranto masuk jajaran menteri Jokowi, akan berimplikasi buruk bagi pemerintahan ke depan di mata internasional.

"Nanti malah menjadi hambatan buat kabinet Jokowi buat kerja. Kedua dapat merugikan, sudah tidak diterima karena Wiranto tidak boleh ke Amerika karena dicekal," ucap Haris.

Haris menganggap jika nantinya menteri Jokowi mendapat predikat buruk di mata internasional, Jokowi gagal membuktikan sebagai presiden untuk rakyat.

"Kalau menteri dicekal gimana nasib pergaulan Indonesia di dunia. Gagal membuktikan presiden untuk rakyat," tutup Haris. (Sss)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya