Tindakan Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retreat Dinilai Emosional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari partainya menunda mereka mengikuti kegiatan retreat. Hal itu disampaikan melalui surat instruksi seusai Sekjen PDIP Hasto ditahan KPK. 

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan hal itu adalah sikap emosional yang tidak stabil.

“Ini artinya Megawati mengarahkan kepala daerahnya sebagai kader untuk tidak lagi mematuhi Prabowo dan seolah melupakan kepala daerah adalah representatif pusat,” kata Efriza melalui siaran pers diterima, Sabtu (22/2/20245).

Efriza menambahkan, sikap Megawati juga dinilai tidak tepat. Sebab urusan dengan KPK adalah persoalan personal yang terindikasi rasuah sehingga tidak ada hubungannya dengan agenda pemerintah pusat seperti retreat.

“Jadi tidak ada hubungannya kerja KPK yang memberantas korupsi, menahan Hasto, dengan agenda pemerintah pusat melakukan retreat. Retreat itu penting karena perintah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Kerja, disamping faktanya juga tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” jelas Efriza.

Efriza pun menyayangkan sikap Megawati yang tak konsisten dalam memberikan arahan kepada kadernya sebagai kepala daerah. Megawati pun disebut menambah noda kepada partai politiknya dengan membela kadernya yang diduga terlibat tindak rasuah.

“Padahal ia selalu berbicara tentang kadernya harus bekerja untuk rakyat, jangan cari duit, maupun  berperilaku buruk, sayangnya arahan akan nilai-nilai baik ini sekarang malah diabaikannya untuk membela satu orang Hasto yang berperilaku negatif,” nilai Efriza.

Bukan tanpa maksud, Efriza meyakini ada maksud dari Megawati yang meminta kadernya untuk menunda retreat. Dia membaca, hal itu sebagai caranya menunjukkan rasa kecewa, kesal, dan marah karena sekjennya ditahan KPK. 

“Ketua Umum PDIP sedang menunjukkan Banteng kuat dan solid, ini pesan kepada Istana utamanya Presiden Prabowo. Kasus Hasto ke depannya memungkinkan merubah konstelasi politik dari hubungan PDIP mendukung Pemerintah, ke depan bisa saja PDIP tegas memilih oposisi,” dia menandasi. 

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” kaya Iwan dalam keterangan diterima, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan kemarin sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi. 

“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu,” jelas Iwan.  

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode selanjutnya.

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini," dia menandasi.