Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima mengatakan, dua kader partai berlambang banteng moncong putih, Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon, boleh menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sekarang sih boleh melakukan wacana setuju tidak setuju. Dengan argumentasi yang berbeda," ungkap dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Sebab, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga belum memutuskan dukungannya karena pemerintah sendiri belum ada keputusan resmi terkait menaikkan harga BBM. Tradisi di PDIP, menurut dia, begitu ada keputusan dari Ketum dan Presiden, maka seluruh kader akan taat sesuai ketentuan yang diatur dalam AD/ART. Jika tetap ada kader yang bersebrangan, baru akan diterapkan sanksi.
"Prosesnya boleh saja setuju atau tidak setuju karena kita pernah setuju dengan kenaikan BBM dan kita juga pernah tidak setuju dengan kenaikan BBM. Kalau nanti sudah diputuskan kenaikan dengan argumentasi partai dan Pak Jokowi, anggota partai masih melakukan perlawanan, ya tentu akan mendapatkan sanksi," jelas Aria.
Juru Bicara Partai PDIP Eva Kusuma Sundari, sebelumnya mengatakan partainya akan memberikan sanksi kepada dua kader PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon. Menyusul sikapnya yang menolak rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan pemerintah.
"Mekanisme normal, mungkin peringatan dan seterusnya. Saya nggak yakin ya, kalau itu sudah jadi putusan DPP. Maka seluruh fraksi, DPD DPC punya kewajiban untuk patuhi garis partai," kata Eva di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 8 November kemarin.
Eva menambahkan, sikap Rieke dan Effendi yang menolak kebijakan pemerintahan Jokowi tersebut bertentangan dengan keputusan partai. Terlebih, kata Eva, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tegas menyatakan akan mendukung kebijakan apa pun yang diambil pemerintah.
"Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju. Nanti kalau BBM naik atau tidak, apa pun yang diambil pemerintah Jokowi-JK, PDIP akan mendukung," tambah Eva. (Ans)
Kader PDIP Boleh Tolak Kenaikan Harga BBM, Tapi...
Menurut Aria Bima, Ketum PDIP Megawati juga belum memutuskan dukungannya karena pemerintah sendiri belum ada keputusan resmi.
diperbarui 10 Nov 2014, 15:04 WIBDiterbitkan 10 Nov 2014, 15:04 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
3 Pemain Manchester United yang Rela Didepak Sir Jim Ratcliffe
Babak Baru Kasus Harun Masiku, Eks Ketua KPK Firli Bahuri Lindungi Hasto dan PDIP?
Fakta Unik Gunung Papandayan, Pendakian Penuh Tantangan
Batas Usia Pensiun Jadi 59 Tahun di 2025, Bagai Dua Sisi Mata Uang
Tanda Pria dengan Hati Tulus dan Cinta Sejati yang Tidak Hanya di Ucapkan
Kebiasaan yang Bisa Membantu Meningkatkan Kebahagiaan dan Mengurangi Stres
Mengenal Tanda Pria yang Mencintai dengan Tulus, Ini Cara Mudah Memastikannya
Apa Itu Malam Satu Suro: Tradisi dan Makna di Balik Perayaan Tahun Baru Jawa
Jadi Andalan Transisi Energi, PLN Jaga Pasokan Bahan Baku Biomassa
Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres 2025
Sempat Dipergoki Istri Perkosa Anak Tiri, Pria 50 Tahun di Lampung Tengah Dicokok Polisi
IBL 2025 Dimulai 11 Januari, Persaingan Makin Seru dengan 11 Pemain Heritage/Naturalisasi