100 Hari Pemerintahan, Ahok Minta Jokowi Taat Konstitusi

Ahok menepis tudingan miring dari berbagai pihak yang menilai Presiden Jokowi lemah dalam hal penegakan hukum.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 28 Jan 2015, 12:03 WIB
Diterbitkan 28 Jan 2015, 12:03 WIB
ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Jokowi-JK sudah mencapai 100 hari. Sejumlah permasalahan mulai menyertai pria yang akrab disapa Jokowi itu, salah satunya konflik antara KPK-Polri.

Sebagai orang yang pernah berpasangan dengan Jokowi saat memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarankan agar Presiden Jokowi tetap taat kepada konstitusi.

"Taat sama konstitusi. Jangan dengerin konstituen mau apa," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Ahok mengakui sejumlah sikap, keputusan, dan kebijakan yang telah dijalankan Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara sudah berada di jalur yang benar. Ia menepis adanya tudingan miring dari berbagai pihak yang menilai Presiden Jokowi lemah dalam hal penegakan hukum.

"Saya kira beliau sudah benar. Sebetulnya saya melihat beliau ngga berubah. Cuma masalahnya, persepsi orang soal ‎penegakan hukum lemah. Menurut saya, nggak," tambah Ahok.

Seskab Andi Widjajanto menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengenal indikator itu.

"Presiden, pemerintahan ini tidak mengenal 100 hari. Setiap kementerian, lembaga memiliki target-target jangka pendek yang berbeda-beda. Tidak ada indikator 100 hari dari Presiden," kata Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu 28 Januari 2015.

Andi menambahkan, ada menteri Jokowi-JK yang menetapkan target jangka pendek 1 minggu, misalnya Kementerian Sosial, Kemendikbud, dan Kementerian Kesehatan dengan menggulirkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. (Mvi/Yus)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya