Bertemu Diplomat RI, Jokowi Minta Prioritaskan Urusan Ekonomi

Jokowi mengatakan, jika ekonomi berkembang, maka otomatis kesejahteraan penduduk akan ikut berkembang.

oleh Oscar Ferri diperbarui 02 Feb 2015, 11:17 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2015, 11:17 WIB
Jokowi
Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para diplomat di kantor Kementerian Luar Negeri. Dalam pertemuan itu, Jokowi memberi arahannya kepada para diplomat agar mengedepankan diplomasi-diplomasi ekonomi.

Jokowi menyontohkan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Banyak Duta Besar (Dubes) negara lain yang menemuinya, terutama jika ada proyek besar. Mereka kebanyakan menawarkan produk dari perusahaan di negara masing-masing.

"Pengalaman saya 2 tahun jadi gubernur didatangi dubes. Hampir 99 persen itu urusannya ekonomi. Diplomasi ekonomi ini harus dikedepankan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara 'Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI' di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/1/2015).

Dia menuturkan, diplomasi ekonomi di Indonesia harus diutamakan. Jangan sampai, Indonesia kalah sigap dari negara negara lain dalam melihat peluang bisnis.

Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya kesigapan dari para diplomat Tanah Air saat ini. Terutama dalam melihat peluang bisnis di negara penempatan mereka. Dengan demikian, roda perekonomian di tanah air diyakini akan terus berputar.

Jokowi mengatakan, jika ekonomi berkembang, maka otomatis kesejahteraan penduduk akan ikut berkembang. Hal itu dipraktikkan para Dubes dari negara-negara maju.

"Saya berkesimpulan, bahwa negara-negara maju dubesnya memang harus punya penciuman yang tajam untuk masalah yang berkaitan dengan ekonomi," ujar Jokowi.

Contohnya, rencana pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta. Banyak Dubes negara-negara berkepentingan berebut menemui Jokowi. Mereka menawarkan silih berganti. Dari yang menawarkan terkait kereta, material, sampai komponen-komponen MRT lainnya.

Dari hal tersebut, sangat terlihat para dubes negara lain tersebut ingin memperoleh pemasukan. Namun tetap, semua hal yang berkaitan dengan pengadaan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam hal ini proses tender untuk menentukan siapa paling layak.

Karena itu, dia berharap para diplomat Indonesia juga melakukan hal serupa. "Silakan saja ikut tender," ucap Jokowi. (Mvi)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya