Jokowi: Ahok-DPRD Bertemu, Jalan Keluar Pasti Ada

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan para anggota DPRD DKI Jakarta yang berujung pada pengguliran hak angket atau hak menyelidiki, hanya masalah komunikasi yang kurang. Yakni antara Pemerintah Provinsi DKI sebagai eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

"Ini masalah komunikasi politik saja, asal sebetulnya dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada," ujar Jokowi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Namun demikian, pelaksanaan e-budgeting yang dipermasalahkan oleh Dewan lantaran dianggap sistem dan perangkatnya belum siap, diluruskan oleh Jokowi.

Menurut Jokowi, pelaksanaan e-budgeting telah siap sejak ia masih memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Munculnya protes dari DPRD terkait dengan program tersebut dianggap hal yang wajar, lantaran e-budgeting merupakan hal yang masih baru di Indonesia.

"Tapi bahwa program e-budgeting ini memang sudah 2 tahun yang lalu kita gagas. Dan memang belum siap-siap. Ini sebetulnya sudah siap. E-budgeting-nya sudah digarap sistemnya dengan baik, tetapi ya masih ada masalah," ujar Jokowi.

"Saya kira memang sesuatu yang baru pasti biasalah, ada pro dan kontra. Sebetulnya kalau ini di Jakarta sudah mapan, mau kita nasionalkan," ‎lanjut Jokowi.

Saat ditanya apakah pernah mengalami benturan dengan DPRD seperti yang terjadi saat ini, Jokowi tak memungkiri adanya perbedaan pendapat tersebut. Tapi ia mengaku memilih untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para politisi Kebon Sirih itu.

"Ya dulu kan kita juga mempersiapkan e-budgeting, tetapi kan belum bisa berjalan. Mundur lagi, ini sebenarnya sudah siap," papar mantan Walikota Solo tersebut.

Lantas, apakah ia juga pernah mendapati 'dana siluman' seperti yang ditemukan oleh Gubernur Ahok? Jokowi justru meminta seluruh pihak terkait untuk memeriksa pokok pikiran (pokir) DPRD.

Pokir sebelumnya juga pernah disebut Ahok. Mantan politisi Partai Gerindra ini mengaku kerap muncul pokir yang menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Tanya pokir itu saya juga dengar, tapi memang belum sampai ke dalam ya, karena itu kita kelibas kerja terus. Tapi tanyakan saja (ke DPRD)," tukas Jokowi. (Ans/Sss)