APBD Kisruh, Ketua DPRD DKI Bilang Ahok Mesti Berterima Kasih

"Untungnya Pak Gubernur kan harus terima kasih pada saya," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 02 Apr 2015, 20:25 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2015, 20:25 WIB
Mediasi Buntu, DPRD DKI Gelar Konferensi Pers
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana dan M Taufik memberikan keterangan pers di Gedung DPRD, DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, tidak ingin kisruh APBD antara Pemprov dengan DPRD kembali terulang di tahun mendatang.

"Intinya kita, saya sebagai ketua DPRD janganlah kejadian yang sebelumnya (terulang lagi), saya ingatkan kepada Gubernur, inikan anak buahnya yang nggak karu-karuan sebelumnya. Ini kayak tabrakan motor sama motor nih, kebo sama kebo," kata Prasetio di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Ia menambahkan, pihaknya selaku legislatif sebenarnya mendukung kebijakan apapun dari eksekutif apalagi yang bermanfaat bagi warga DKI. Termasuk soal APBD DKI.

"Kita prinsipnya 1, bagaimana masyarakat menikmati APBD yang ada, karena ini sudah lama juga nggak terlaksana. Kita (DPRD) ke depan ini ingin menjadikan Jakarta baru, saya akan mensupport, kalau anggaran itu kepakai ke masyarakat," ucap Prasetio.

Meski demikian, politisi PDIP ini mengaku tidak menyesal dengan munculnya konflik antara pihaknya dengan Pemprov. Sebab, dengan adanya ketidaksepahaman antar Dewan dengan eksekutif soal APBD jadi lebih terlihat penyebab kekisruhan dalam pembahasan APBD.

"Mana yang benar, mana yang nggak benar kan kelihatan sekarang. Pak Gubernur harus terima kasih pada saya. Kalau nggak ada masalah di sini, nggak ada terbongkar virus yang sudah lama yang ada di Pemprov DKI Jakarta itu terbongkar," ucap Prasetio.

Masalah soal penggunaan Perda atau Pergub dalam penyusunan APBD DKI Jakarta sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu. Gara-garanya DPRD DKI Jakarta menolak RAPBD versi e-budgeting yang dibuat oleh Pemprov DKI.

Penolakan yang memicu pertikaian antara DPRD dan Pemprov DKI akhirnya berujung pada penggunaan pagu anggaran 2014 untuk anggaran tahun ini, sehingga Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terpaksa mengeluarkan pergub untuk RAPBD DKI Jakarta 2015. (Mvi/Yus)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya