Hasto PDIP: Beri Kesempatan Jokowi Evaluasi Menterinya

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya sudah menyampaikan cukup banyak terkait kabar reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK. Saat ini, masyarakat diminta bersabar menunggu keputusan presiden tersebut.

"Lebih baik saat ini kita fokus terhadap bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mempercepat ekonomi kerakyatan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung ANRI, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi telah merespons secara tepat berbagai permasalahan dengan membahasnya secara marathon melalui rapat terbatas. Tak hanya itu, semua pihak harus bergotong royong dalam perbaikan ekonomi.

"Agar harapan rakyat yang begitu besar terhadap pemerintahan Jokowi-JK segera terpenuhi," tutur Hasto.

Karena itu, menurutnya, fokus pemerintah sekarang bukanlah pada reshuffle kabinet, tetapi lebih mengupayakan apa yang menjadikan kebutuhan pemerintah.

"Saya pikir itu lebih positif sifatnya daripada kita berdebat soal reshuffle. Biarlah pemerintah bekerja dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran Kementeriannya, khususnya di bidang perekonomian," ungkap Hasto.

Pergantian Yasonna

Hasto menyatakan terkait isu pergantian Menkumham Yasonna H Laoly, hal itu tak perlu dilakukan. Yasonna saat ini dinilainya sudah bekerja sesuai aturan berlaku.

"Menteri itu kan bersumpah untuk taat sepenuhnya dan melaksanakan sepenuhnya kepada UU dan peraturan termasuk salah satunya UU Parpol. Jadi apa yang diajukan Pak Laoly selalu berdasarkan pada kentetuan UU tersebut," ujar dia.

Bahkan dia memastikan tak ada yang dilanggar oleh Yassonna. Hal ini lantaran pihaknya sudah mengonfirmasi langsung kepada Yasonna.

"Kami sudah bertanya langsung ke Laoly, bahwa beliau ketika mengambil keputusan-keputusan itu semata-mata melaksanakan UU Parpol," ungkap dia.

Karena itu, Hasto menepis apa yang diputuskan Yasonna mengandung unsur politis. Tuduhan yang diarahkan kepada Yasonna dianggapnya tidak benar.

"Jangan sampai persoalan-persoalan internal partai kemudian dijadikan sebagai alat politisasi dan itu yang jadi pegangan Pak Laoly sehingga terhadap tuduhan-tuduhan yang mengatakan ada politisasi yang dilakukan Laoly, kami tidak setuju," pungkas Hasto. (Ali)