Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bukan Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau merombak menteri dalam Kabinet Kerja kembali menyeruak, meskipun Presiden Jokowi dikabarkan tak pernah membahas hal tersebut. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai reshuffle kabinet bukanlah solusi mengatasi masalah bangsa saat ini.

Sebab semua kementerian baru saja dibentuk selama 6 bulan. Dengan demikian belum tepat untuk dikatakan sebuah kementerian dicap memiliki kinerja yang buruk.

"Harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ini ibarat bayi usia 6 bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan," ucap Mahfud melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5/2015).

"Orientasi dan fokus kerja pun masih dalam konsolidasi," sambung dia.

Atas dasar ini pula, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, isu reshuffle kabinet sebaiknya digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik bukan dengan melakukan perombakan kabinet.

"Presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan," imbuh dia.

Mahfudz menilai, sebenarnya yang harus dievaluasi adalah kinerja dari Jokowi sendiri. Yaitu dengan melihat seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat.

Hak Presiden

Dua pekan lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya merupakan hak presiden. Ia yakin Presiden Jokowi mempunyai data lengkap evaluasi kinerja anak buahnya.

"Sebagai pembantu presiden, saya tidak ingin berkomentar urusan reshuffle. Saya yakin presiden sudah punya data evaluasi harian dan mingguan. Beliau punya mata dan telinga tentunya merekam semua apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh seluruh kementerian yang 6 bulan lalu sudah beliau pilih," ucap Tjahjo di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu 9 Mei 2015.

Hasil Survei

Sementara itu Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei bahwa mayoritas publik menilai Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle atau pergantian menteri di kabinetnya.

"56% Masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37% masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," kata peneliti Kedai Kopi, Hendri Satrio, di Jakarta, Minggu 10 Mei 2015. (Ans/Mut)