Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri istigasah, yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama alim ulama. Istihozah ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1436 Hijriah, sekaligus membuka Munas Alim Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Pantauan Liputan6.com, Minggu (14/6/2015) Presiden Jokowi hadir di lokasi, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Ia tampak khusyuk mengikuti rangkaian doa dan salawat, dalam acara mengusung tema memelihara tradisi rohani dan menjaga keutuhan negeri ini.
Selain Jokowi, acara yang dihadiri sekitar 40 ribu nahdliyin ini, juga dihadiri Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Kemenpora Imam Nahrowi.
Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud mengatakan, Munas Alim Ulama ini ialah rangkaian kegiatan untuk mematangkan materi yang akan dibahas di Muktamar ke-33 NU mendatang.
"Setelah pembukaan di Istiqlal, Munas akan dilaksanakan di Gedung PBNU. Hadir sebagai peserta adalah Rais Syuriyah dan Katib seluruh PWNU se Indonesia, dan anggota Pleno PBNU," kata Marsudi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Marsudi melangatakan, materi pembahasan Munas di antaranya adalah menyangkut masail diniyyah yang akan dibahas di Muktamar mendatang, yaitu yang masuk kelompok Maudluiyyah, Waqiiyyah, dan Qonuniyyah.
"Nanti juga dibahas adalah Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan keputusan rapat pleno NU di Wonosobo dan Munas NU di Jakarta sebelumnya. Nanti akan dibahas tata cara pemilihan Rais Aam menggunakan metode Ahlul Halli wal Aqdi," terang Marsudi.
Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan dilangsungkan di Jombang, Jawa Timur, 15 Agustus 2015 mendatang. 4 Pesantren menjadi lokasi bersama Muktamar, yaitu Darul Ulum, Bahrul Ulum, Denanyar, dan Tebuireng.
Masalah yang akan dibahas di Muktamar NU dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu Maudluiyyah (tematik), Waqiiyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Permasalahan yang masuk kelompok Maudluiyyah antara lain Manhajul Istimbath, Khasais Aswaja, pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
Masalah yang masuk kelompok Waqiiyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin atau pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaranatau penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fiqih, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.
Sementara permasalahan yang masuk kelompok Qonuniyyah antara lain perlindungan TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU perlindungan umat beragama, hutang luar negeri, dan pamberlakuan pasar bebas. (Rmn/Mut)
Jokowi Hadiri Istigasah dan Pembukaan Munas PBNU di Istiqlal
Selain Jokowi, Munas Alim Ulama ini juga dihadiri Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Menteri Agama.
Diperbarui 14 Jun 2015, 14:05 WIBDiterbitkan 14 Jun 2015, 14:05 WIB
Mantan Wali Kota Surakarta dan mantan Gubernur BI ini duduk paling depan di antara ribuan kader muslimat NU yang hadir di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/5/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Baim Wong dan Paula Verhoeven Resmi Bercerai, Ini Pesan Adem Ustadz Adi Hidayat
Tambal Lini Serang, Manchester United Bidik Striker Murah dari Bundesliga
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus Dana Hibah Jatim, Sita Dokumen hingga Bukti Elektronik
Rentetan Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Dokter, Ada Kerapuhan Tata Kelola Sistem Kesehatan?
Eminem Zodiac Sign: Exploring the Astrological Profile of a Rap Icon
Babat Gongso, Kuliner Khas Semarang yang Jadi Bukti Kedatangan Laksamana Cheng Ho
Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Melalui Kemudahan Akses Pembayaran Digital
Warna Kucing dan Mitosnya, Lebih dari Sekadar Lucu
Polisi Amankan Jukir Liar di Tanah Abang yang Patok Tarif Rp60 Ribu
Inter Milan Ungguli Barcelona dalam Perburuan Striker Ganas Kanada
Pengusaha Mebel Cirebon Merana Akibat Kebijakan Tarif Trump, Ini Permintaan HIMKI kepada Pemerintah
Mantan Kades Jadi Buronan Polisi Indragiri Hilir, Larikan Dana Desa Rp1,3 Miliar