Liputan6.com, Jakarta - Rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menemukan kesepakatan bahwa pemerintah harus diberikan rasa optimisme untuk membangun kepercayaan pasar.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemerintah harus bertindak di semua sektor untuk memberikan kepercayaan, bahwa pemerintah mau membenahi sektor-sektor yang sedang lemah.
"Sehingga mereka (investor) tidak ragu invenstasi. Kondisi sekarang membuat invetasi tidak berani, semua menunggu, dunia usaha kita takut," ujar Ahmadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Ahmadi menjelaskan, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan buruh, untuk mencegah aksi-aksi demo yang bisa mengganggu iklim investasi. Hal ini melihat dari pemberian subsidi terhadap orang miskin baru sekitar 9-10%.
"Jangan sampai dunia usaha ini resah, pajak tidak jelas, setiap tahun ada peningkatan pajak, kalau mau ekstensifikasi. Lakukan langkah-langkah konkret untuk menata fundamental ekonomi," tutur dia.
"Jangan sekedar wacana, suka sekali kementerian-kementerian itu berwacana. Jokowi ini orang yang suka turun ke lapangan, blusukan lah ke kementerian-kementerian, benahi langsung. Saya yakin 2-3 kali menggebrak akan terjadi perubahan yang luar biasa terhadap perekonomian," sambung Ahmadi.
Ahmadi mengungkapkan, pada kuartal I 2015 laju perekonomian 4,7%, sedangkan kuartal II berada pada angka 4,67%. Jika dalam tren penurunan ini terus terjadi, maka tidak ada peningkatan yang signifikan pada kuartal III.
"Apakah tercapai di angka 5? Saya yakin tidak akan tercapai, mungkin di angka 4,8. Angka paling rendah di BI 5,3%, kita tadinya 5% pun akan berani kita putuskan kalau nanti realisasi 2015 di kuartal terakhir menjanjikan," ujar dia.
"Pemerintah mengatakan akan ada pembangunan infrastruktur di kuartal terakhir ini. Tapi saya kira di kuartal terkahir ini tidak berpengaruh signifkan," pungkas Ahmadi. (Rmn)
Banggar: Pikat Investor, Pemerintah Harus Benahi Semua Sektor
Ahmadi menjelaskan, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan buruh, untuk mencegah aksi-aksi demo yang bisa mengganggu iklim investasi.
diperbarui 26 Agu 2015, 03:28 WIBDiterbitkan 26 Agu 2015, 03:28 WIB
Banggar DPR telah menyetujui anggaran sebesar Rp 645 miliar untuk membiayai proyek pembuatan sodetan kali Ciliwung ke KBT sepanjang 2,15 kilometer , Selasa (13/5/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Suhu Minus dan Salju Tak Halangi Demo Pro dan Anti Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan
Investor Bitcoin Menanti 40% Laba yang Belum Terealisasi
Eksistensi Bis Kota Ditengah Gempuran Kopi Kemasan Sekali Seduh
Profil Alvin Lim, Pengacara Tersohor yang Meninggal karena Gagal Ginjal
7 Rekomendasi Drakor yang Wajib Ditonton Setelah When the Phone Rings Berakhir
Kunjungan Wisman ke Indonesia Tembus 12,66 Juta Kunjungan hingga November 2024, Masih Kalah Jauh dari Thailand
12 Tokoh Paling Berpengaruh di Industri Kripto dan Web3 Indonesia pada 2024
Menurunkan Kolesterol Secara Alami dengan Berolahraga, Ini Daftar Pilihannya
Promo BCA Cek di Mana? Simak Tips Memaksimalkan Manfaatnya
Mengenal Bakso Tahu Jun, Kuliner Bogor yang Terkenal Nikmat
5 Fakta Terkait Presiden Prabowo Siapkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bakal Mulai Februari 2025
Kabar Duka, Ayah Rendy Kjaernett Meninggal Dunia di Thailand