Ikuti Sidang AIPA di Kuala Lumpur, DPR Ajak Kerja Sama Bellarusia

Sementara Bellarusia, kata Hamdhani, menghendaki satu MOU atau nota kesepahaman dengan RI.

oleh Liputan6 diperbarui 11 Sep 2015, 02:39 WIB
Diterbitkan 11 Sep 2015, 02:39 WIB
20150910-Delegasi Parlemen Indonesia-AIPA-Bellarusia
Delegasi Parlemen Indonesia saat ikuti Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kualalumpur, Malaysia, Rabu (9/9/2015).

Liputan6.com, Jakarta - Delegasi Parlemen Indonesia pada Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengajak Bellarusia kerja sama bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara delegasi RI dengan Bellarusia yang diwakili Ketua Delagasi Sarwo Budhi Wiryanti Sukamdani dan Hamdhani di Kualalumpur, Malaysia, pada Rabu 9 September 2015.

"Kami meminta agar ada kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang ekonomi, tentunya kami mengundang untuk berinvestasi dengan baik," ujar Hamdhani dalam keterangan tertulisnya, Kamis 10 September 2015.

"Kita tahu negara-negara pecahan Rusia ini punya kemampuan dalam hal persenjataan canggih, seperti tank dan Sukhoi," sambung dia.

Sementara Bellarusia, kata Hamdhani, menghendaki satu MOU atau nota kesepahaman dengan RI, karena mereka sudah menempatkan kedutaan besarnya di Indonesia. Bellarusia juga menawarkan supaya alat-alat persenjataan yang dimilikinya bisa dibeli pemerintah RI.

Politikus Partai Nasdem ini menilai, untuk kualitas dan harga alutsista Bellarusia --seperti pesawat Sukhoi yang sudah dimiliki Indonesia beberapa unit-- dapat dibilang sudah teruji.

"Hanya kami lihat maintenance-nya yang agak mahal. Tinggal bagaimana nanti Komisi I DPR mengalokasikan anggaran untuk pembelian pesawat-pesawat jenis terbaru dari Sukhoi ini," ujar dia.

Menurut Hamdhani, Bellarusia juga meminta Parlemen Indonesia berkunjung ke Bellarusia, semacam kunjungan balasan untuk mempererat hubungan baik.

"Setelah kembali ke Jakarta, hal ini akan kami laporkan kepada Komisi I DPR RI, kepada Panglima TNI, dan pihak-pihak yang berwenang di Jakarta," pungkas Hamdhani. (Rmn/Ron)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya