Pertemuan 4 Mata Prabowo dan Megawati, Babak Baru Koalisi Politik?

Komisi III: Penyerapan Anggaran MPR dan DPD Harus Efektif

Menurut Daeng, besarnya anggaran di APBN bukan karena prestasi dan kinerja, tetapi karena perencanaan.

oleh Gerardus Septian Kalis Diperbarui 22 Sep 2015, 09:22 WIB

Diterbitkan 22 Sep 2015, 09:22 WIB

Ketua DPR RI Pimpin Rapat Paripurna DPR Jelang Reses

Suasana usai sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta. Jumat (24/04/2015). Sidang Paripurna yang beragendakan Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan atas RUU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan Sekjen DPD untuk membahas pelaksanaan kegiatan 2015 dan rencana kegiatan 2016. Pada pertemuan ini, Komisi III berpadangan penyerapan anggaran harus lebih fokus terhadap efektifitas produk-produk yang dihasilkan.

Anggota Komisi III Daeng Muhammad mengatakan DPR mendukung pengeluaran anggaran bila sesuai dengan pola-pola yang menjadi kaidah keuangan.

"Yang penting dalam proses penganggaran ada output yang jelas dalam setiap program," ujar Daeng Muhammad di gedung DPR, Senayan, Senin 21 September 2015.

Pada kesempatan ini, Daeng juga mempertanyakan ada tidaknya evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan MPR dan DPD. "Apakah target sudah sesuai dengan yang diingakan atau cuma jadi formalitas saja. Jangan sampai nanti ada penganggaran yang sifatnya rutinitas," ujar Daeng.

Menurut dia, besarnya anggaran di APBN bukan karena prestasi dan kinerja, tetapi karena perencanaan.

"Jadi bukan prestasi kerja, tapi yang terjadi di republik kita sekarang adalah prestasi terhadap perencanaan. Jadi rencananya bagus, programnya banyak, tapi implementasi dari programnya tidak menghasilkan output sesuai anggaran yang dikeluarkan," ujar Daeng.

Dia berharap anggaran yang digunakan MPR dan DPD mampu menghasilkan output yang terbaik bagi rakyat. "Bagaimana program ini mampu dipertimbangkan betul, sehingga ketika rakyat bertanya, uang ini betul-betul digunakan untuk optimalisasi terhadap pelayanan," papar Daeng.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil. Dia mengatakan banyak implementasi program MPR dan DPD yang harus diperjelas. Mengingat, ada permintaan dari komisi III sebelumnya agar MPR dan DPD dapat melakukan survei terkait efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

"Sehingga kemudian dari survei itu kita bisa memperbaiki ada hal-hal yang didapat. Anggaran-anggaran ini sudah disediakan tinggal kita mau mengisinya seperti apa," pungkas Nasir. (Sun/Bob)