Anggaran Pemerintah Dipangkas Rp 306 Triliun, DPD Cemaskan Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan Rp50,5 triliun untuk dana transfer daerah, dikhawatirkan bisa mempengaruhi berbagai sektor, meskipun dampaknya belum terasa saat ini.

"Dampak pemangkasan yang menurut kami sangat agresif ini akan berdampak ke depan, tapi belum kita rasakan untuk saat ini. Semoga tidak berdampak," kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ahmad mengakui bahwa awal tahun 2025 ini memang diwarnai dengan isu penting, termasuk keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara serta surat dari Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran.

Komite IV DPD berharap, dengan kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilai sangat kompeten, efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat berharap dan kami yakin di tangan Ibu Menteri yang sangat luar biasa ini, efisiensi ini tidak akan berdampak pada stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kesejahteraan masyarakat, subsidi daya beli masyarakat, konsumsi domestik, dll," ujarnya.

Disamping itu, ia juga optimis bahwa meski terjadi pemangkasan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025 masih dapat tercapai.

"Saya yakin target ekonomi akan tumbuh 8 persen itu bisa tercapai," imbuhnya.

Namun, Komite IV DPR juga menyoroti adanya gejala pelambatan ekonomi yang telah mulai terlihat sejak tahun 2024. Angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen pada 2024 sedikit menurun dibandingkan dengan angka 5,05 persen yang tercatat pada tahun 2023.

Kekhawatiran ini mencerminkan dinamika ekonomi yang perlu diwaspadai, terutama jika pemangkasan anggaran berdampak pada konsumsi domestik, daya beli masyarakat, dan subsidi sosial yang menjadi pilar penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.

"Nah, namun kekhawatiran kita sebenarnya gejala pelambatan ekonomi ini sudah mulai sejak tahun 2024 dari yang mencapai 5,03 persen, dari sebelumnya 2023 sebesar 5,05 persen," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran Kementerian/lembaga (K/L) untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah (spending better) sehingga menutup celah korupsi. Hal tersebut seiring arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus terutama dalam menjaga kebutuhan orang," ujar dia dalam acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menuturkan, melalui kebijakan penghematan negara kegiatan belanja dari masing-masing Kementerian/lembaga dapat lebih terkontrol. Hal itu termasuk kegiatan operasional menteri.

"Kita mengimplementasi dalam hal ini efisiensi budget di seluruh ministry (Kementerian), dan kita melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka menghabiskan, dan mereka meminta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas ministry," ungkap dia.

Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat lebih berkurang.

"Anda semua sangat tahu bahwa Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen, dan untuk kita mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," ujar Sri Mulyani.