Rapat DPD dengan Menkeu Tertutup, Ini Bocoran Anak Buah Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan membahas Capaian Kinerja 2024 dan Program Kerja Tahun 2025 Kementerian Keuangan, Proyeksi APBN Tahun 2025 serta Pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di DPR RI, Selasa (18/2/2025).

Namun, setelah Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan kata pengantar, rapat tersebut menjadi tertutup. Padahal awalnya terbuka, sehingga siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube diputus.

Kendati demikian, setelah rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun buka suara terkait hal-hal apa saja yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan dalam rapat kerja tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan pencapaian ekonomi tahun 2024 dan strategi anggaran pemerintah 2025.

Suahasil menuturkan, 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, dengan APBN yang telah ditutup dan sedang dalam proses audit.

"Tadi Bu Menteri menyampaikan paparan mengenai bagaimana kita menjalani tahun 2024, APBN tahun 2024 yang sudah kita tutup dan sekarang sedang diaudit, lalu kemudian bagaimana APBN 2025 yang kita desain tahun lalu dan kita selaraskan terus dengan prioritas-prioritas pemerintah," kata Suahasil usai menghadiri Raker dengan Komite IV DPD RI, di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Meskipun demikian, pemerintah sudah merancang dan mendesain APBN 2025 pada tahun lalu, dengan tujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan prioritas-prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Anak buah Sri Mulyani ini juga menyampaikan, pentingnya efisiensi anggaran, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan secara optimal, baik dalam operasional pemerintah maupun dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya di sektor-sektor yang dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendukung UMKM.

"Nah, tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran tahun 2025, yang terkait juga dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan," ujarnya.

Suahasil juga mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Komite IV DPD RI kepada kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa komitmen Kementerian Keuangan dan pemerintah adalah untuk mendengarkan dan merespons aspirasi yang datang dari DPD, yang pada gilirannya merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Saya atas nama Kementerian Keuangan berterima kasih kepada DPD yang terus memberikan perhatian kepada kami dan komitmen dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah untuk terus mendengarkan dan betul-betul mengikuti, mendalami apa yang menjadi aspirasi dari DPD yang merupakan aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan Rp50,5 triliun untuk dana transfer daerah, dikhawatirkan bisa mempengaruhi berbagai sektor, meskipun dampaknya belum terasa saat ini.

"Dampak pemangkasan yang menurut kami sangat agresif ini akan berdampak ke depan, tapi belum kita rasakan untuk saat ini. Semoga tidak berdampak," kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ahmad mengakui, awal 2025 ini memang diwarnai dengan isu penting, termasuk keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara serta surat dari Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran.

Komite IV DPD berharap, dengan kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilai sangat kompeten, efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.