Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri keramik nasional.
“Asaki memandang dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan karena selama ini AS tidak termasuk ke dalam negara tujuan ekspor utama keramik nasional,” kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).
Baca Juga
Namun sebaliknya, pihaknya sedang mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat pengalihan ekspor keramik negara-negara tersebut ke AS pasca penerapan tarif timbal balik, sehingga berpotensi membanjiri pasar domestik.
Advertisement
Lebih lanjut, guna memastikan tarif resiprokal AS tak memberikan dampak terhadap sektor keramik, pihaknya bakal memperkuat pasar ekspor ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Hal ini karena pihaknya memandang ASEAN sebagai pasar ekspor utama yang sangat strategis karena memiliki populasi yang besar, yakni sekitar 680 juta jiwa, dengan persentase kebutuhan keramik mencapai 1,2 miliar meter persegi per tahun.
“Asaki akan memperkuat pangsa pasarnya dan lebih agresif mengisi permintaan keramik di kawasan ASEAN,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah mengoptimalkan suplai gas dalam kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), membuka peluang impor gas, serta mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendukung rencana perluasan pasar.
"Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka keran impor gas dan memberlakukan Domestic Market Obligation gas untuk industri dalam negeri,” ujarnya pula.
Pasar Tujuan Ekspor
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus berani mencari pasar tujuan ekspor yang baru, terutama setelah terkena tarif timbal balik impor 32 persen ditambah tarif impor umum 10 persen dari Amerika Serikat.
Menurut Presiden, kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump membuat situasi perekonomian global berubah sehingga Indonesia perlu mengatur strategi untuk melindungi kepentingan dalam negeri.
“Kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru,” kata Presiden dalam wawancaranya dengan tujuh jurnalis senior di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), sebagaimana dikutip dari siaran TVRI yang diakses di Jakarta, Selasa.
Advertisement
Donald Trump Naikkan Tarif Impor ke China jadi 104%
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap China menjadi 104%.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt mengungkapkan bahwa kebijakan baru tersebut akan mulai berlaku pada Rabu, 9 April 2025.
Melansir CNN, Rabu (9/4/2025) Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 50% setelah China tidak menarik kembali keputusannya untuk mengenakan tarif balasan sebesar 34% pada barang-barang impor dari AS, dengan menambahkan bea masuk tambahan sebesar 84%.
"Tiongkok ingin membuat kesepakatan, mereka hanya tidak tahu bagaimana melakukannya," ujar Karoline Leavitt.
Trump awalnya mengenakan tarif 10% pada semua barang impor dari China pada bulan Februari 2025, tanpa pengecualian, yang dikaitkan dengan dugaan peran negara tersebut dalam membantu imigrasi ilegal dan memasukkan obat fentanil ke AS.
Bulan lalu, ia menggandakan tarif tersebut.
Sebagai informasi, China merupakan sumber impor terbesar kedua AS tahun lalu, dengan total pengiriman barang senilai USD 439 miliar ke AS, sementara AS mengekspor barang senilai USD 144 miliar ke China.
.
Puluhan Negara Memproyeksi Tarif yang Lebih Tinggi
Leavitt menyebut, puluhan negara lain serta Uni Eropa juga akan menghadapi tarif baru. Tarif tersebut, yang ditetapkan Trump pekan lalu, berkisar antara 11% hingga 50%.
Dia mengatakan, meskipun telah beberapa kali berdiskusi dengan para pemimpin dunia untuk menegosiasikan tarif impor yang lebih rendah, Trump tidak berniat menunda rencananya.
Pada saat yang sama, ia mengatakan Donald Trump menginstruksikan tim perdagangannya untuk membuat kesepakatan yang dibuat khusus"dengan negara-negara yang ingin bernegosiasi
Advertisement
