Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali menggelar Bali Democracy Forum (BDF) pada 10-11 Desember mendatang. Waktu penyelenggaraan sehari setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dinilai tak mengganggu, bahkan justru meningkatkan minat peserta forum.
"Mereka tahu justru yang membuat mereka semakin tertarik," tutur Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Esti menyatakan komentarnya itu bukan tanpa alsan. Ia menyebut, momen tersebut bisa dimanfaatkan para delegasi untuk melihat langsung proses demokrasi yang berlangsung di Tanah Air. Karenanya, ia menolak jika penyelenggaraan BDF akan terganggu pilkada.
Baca Juga
- Saraswati, Kala Ilmu Pengetahuan 'Diagungkan' di Bali
- Bali United Gagal Lolos, Indra Sjafri Evaluasi Besar-besaran
- Wamenlu Ingin Lebih Banyak Politisi di Bali Democracy Forum
Total ada 6 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Bali pada 9 Desember mendatang. Wakapolda Bali Brigjen I Nyoman Suyastra sempat menyatakan beberapa daerah tersebut rawan terjadi konflik berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada.
"Kita kemarin rapat-rapat. Enggak tuh dikatakan tidak akan menggangu," ujar mantan Dubes RI untuk Norwegia itu.
Penyelenggaraan BDF kali ini memasuki tahun ke-8. Pertama kali digelar pada 2008, BDF disebut-sebut sebagai forum yang dapat memosisikan diri sebagai forum dialog konstruktif mengenai demokrasi.
Selain itu, forum itu dinilai telah berhasil mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang serta menciptakan perdamaian dan stabiltas kawasan Asia Pasifik. BDF juga berperan serta memajukan kualitas penikmatan HAM dan nilai kemanusiaan di kawasan Asia dan Pasifik. (Din/Ans)