Inilah 17 Anggota MKD Penyidang Kasus Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etika pada Senin 16 November. Setya diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait dengan perpanjan‎gan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Sementara, Ketua DPR Setya Novanto telah membantah tudingan tersebut. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Sudirman Said. Namun dia mengaku pernah bertemu pejabat PT Freeport Indonesia.

MKD pun telah melakukan 2 kali sidang terbuka dengan menghadirkan Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Pada sidang ketiga yang menghadirkan Setya Novanto, MKD memutuskan menggelar sidang secara tertutup.

Berikut ini 17 anggota MKD yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto:

1. Surahman Hidayat (Ketua MKD)
 
Dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Surahman berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu 2014, ia terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X.

2. Junimart Girsang (Wakil Ketua MKD)
 
Adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia terpilih pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Sumatera Utara III. Sebelum jadi anggota dewan, pria kelahiran Medan, 3 Juni 1963 ini dikenal sebagai pengacara dan atau kuasa hukum. Ia pernah menjadi tim penasehat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI dan menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto. Ia juga pernah jadi tim pembela terdakwa korupsi Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi di DPR pada 2013.

3. Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua MKD)

Lulusan S1 Teknik Universitas Pancasila ini sebelumnya lebih dikenal sebagai pebisnis. Ia adalah Direktur Utama di PT. Pasopati Indorisk, perusahaan yang bergerak di manajemen resiko dan keamanan. Pria kelahiran Bandung 7 Oktober 1967 ini terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 30 Oktober 2014. Sebagai rekan bisnis Fadli Zon sejak lama dan kedekatannya dengan Muchdi PR, Sufmi terlibat secara aktif ketika Partai Gerindra didirikan. Sejak 2008 ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpina Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia terpilih sebagai anggota dewan pada Pemilu 2014 dari dapil Banten III.

4. Kahar Muzakir (Wakil Ketua MKD menggantikan Hardisoesilo)

Karir Politik pria kelahiran Muba Pengaturan, 10 Desember 1946 ini dimulai ketika bergabung dengan HMI Cabang Yogyakarta (1967 - 1974), kemudian dia bergabung di DPD AMPI Sumsel (1984-1989) hingga menjadi wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Sarjana Pendidikan Teknik Mesin IKIP Yogyakarta ini terpilih menjadi anggota DPR Fraksi Golkar dari dapil Sumatera Selatan I pada Pemilu 2014.

5. Sarifuddin Sudding (anggota MKD)

Lahir di Batusitanduk, 6 Agustus 1966, pengacara dari Kabupaten Luwu ini terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 Fraksi Partai Hanura dari dapail Sulawesi Tengah. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014.

6. Acep Adang Ruhiat (anggota MKD)

Anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terpilih dari Dapil Jawa Barat XI. Pria kelahiran Tasikmalaya 1 Agustus 1958 ini sebelumnya adalah seorang pendidik dan dosen. Sarjana S1 lulusan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya dan S2 Universitas Garut ini juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat periode 2009-2014.

7. Marsiaman Saragih (anggota MKD)

Memulai minatnya di politik dengan aktif di Gerakan Mahasiswa Nastional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1978.  Bergabung dengan PDIP sejak 1999. Pada 2010 bersama T Zulkarnain Damanik, Sarjana Hukum Universitas Indonesia ini mencalonkan diri menjadi Bupati Simalungun. Pria kelahiran Pematang Siantar 15 Maret 1952 ini terpilih jadi anggota DPR Fraksi PDIP dari dapil Riau II.

8. Muhammad Syafi'i (anggota MKD)

Pria kelahiran Medan 21 Oktober 1959 ini terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Gerindra mewakili Dapil Sumatera Utara I. Lulusan Magister Hukum Universitas Sumatera Utara ini sebelunya menjadi Anggota DPRD Kota Medan pada 1997-1999 dari Partai Bintang Reformasi. Selain di MKD, ia bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

9. Zainut Tauhid Sa'adi (anggota MKD)

Anggota Fraksi PPP dari dapil Jawa Tengah IX ini sudah 3 kali duduk di kursi DPR. Mengawali karir politiknya melalui Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan menjadi Ketua Umum PP IPNU selama dua periode, kini lulusan S2 Universitas Satyagama Jakarta ini duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan.

10. Fandi Utomo (anggota MKD baru menggantikan Guntur Sasono)

Sarjana Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat mewakili Dapil Jawa Timur I. Mantan dosen teknik elektro di ITS Surabaya ini juga pengusaha di bidang pengelolaan hutan di Kalimantan (PT. Aquila Silva). Ia merupakan putra dari mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo (1998-2008) dan adik dari mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto (2005-2012). Selain di MKD, pria kelahiran Mojokerto 7 Januari 1968 ini juga bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

11. Darizal Basir (anggota MKD)

Bupati Pesisir Selatan pada 2003-2008 ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Sumatera Barat I. Selain di MKD, pria kelahiran Painan 28 Oktober 1950 ini juga bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

12. Sukiman (anggota MKD baru menggantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan)

Lulusan S2 Universitas Tanjung Pura, Pontianak ini terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Kalimantan Barat. Pada periode 2009-2014, Sukiman bertugas di Komisi II dan Komisi IV DPR-RI. Pria kelahiran Nanga Pak, 15 Juli 1968 ini mengawali karir politiknya sejak di bangku kuliah di 1992 dengan aktif berorganisasi di beberapa organisasi sayap muda Partai Golongan Karya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Biro dan di Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro Pontianak sebagai Ketua (1992-1995). Selain di MKD, ia bertugas di Komisi II.

13. Akbar Faisal (anggota MKD baru menggantikan Fadholi)

Pria kelahiran Makassar, 21 Desember 1968 ini lolos Pemilu 2014 dari Partai Nasdem pada dapil Sulawesi Selatan I. Selain di MKD, lulusan Magister Komunikasi Politik Universitas Indonesia ini juga bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Sebelum di Nasdem, Akbar merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat. Ia juga pernah jadi anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura pada 2009-2014.

14. A Bakri (anggota MKD baru menggantikan Ahmad Riski Sadiq)

Karir politik pengusaha asal Jambi ini diawali dengan menduduki posisi sebagai bendahara DPW PAN Jambi. Lalu ia diangkat menjadi Ketua Bapilu PAN untuk wilayah Jambi-Bengkulu yang sampai akhirnya duduk menjadi anggota DPR peroide 2009-2014. Lulusan STIE Muhammadiyah Jambi ini kembali terpilih jadi anggota DPR Periode 2014-2019 dari Fraksi PAN pada dapil Jambi.

15. Adies Kadir (anggota MKD baru menggantikan Budi Supriyanto)

Sebelum menjadi anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur I, mantan penantang Tri Rismaharini di Pilkada Surabaya 2010 ini adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya 2009-2014. Menjelang proses sidang kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, pria kelahiran Balikpapan 17 Oktober 1968 ini  dimutasikan menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto.

16. Ridwan Bae (anggota MKD baru menggantikan Dadang S. Muchtar)

Ridwan Bae terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golkar mewakili Dapil Sulawesi Tenggara. Mantan Bupati Muna (2000-2010) ini juga seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai Direktur CV. Konsultan Daya Bina (1983-1989) dan Direktur Utama dari PT.Rapesa (bisnis SPBU dan vendor untuk pelabuhan udara). Selain di MKD, ia juga duduk di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Pada 2004, Ridwan pernah dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kasus pelelangan kayu jati temuan oleh Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di 2008 Ridwan Bae diperiksa penyidik Tipikor terkait kasus korupsi penimbunan penataan kawasan kumuh di kelurahan Lagasa dan kelurahan Tula.

17. Henry Yosodiningrat (anggota MKD baru menggantikan Muhammad Prakosa)

Sebelum menjadi Anggota DPR, pria kelahiran Lampung 1 April 1954 ini merupakan pengacara dan pendiri Granat (Gerakan Nasional Antipenyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya). Karena usahanya melawan sindikat narkotika di Indonesia, Keraton Surakarta Hadiningrat memberikan kehormatan kepada Henry berupa penganugerahan gelar kebangsawanan Kanjeng Raden Haryo (K.R.H.) pada 26 November 2002. Ia terpilih menjadi anggota DPR Fraksi PDIP dari dapil Lampung II.