Gerindra Sebut Sendirian di KMP, Ini Kata Golkar

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu pun mendeklarasikan sebagai oposisi yang tinggal sendiri di KMP.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 05 Feb 2016, 03:35 WIB
Diterbitkan 05 Feb 2016, 03:35 WIB
Idrus Marham
Idrus Marham (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra menyatakan Koalisi Merah Putih atau KMP telah ditinggalkan sejumlah partai pendukungnya. Partai pimpinan Prabowo Subianto itu pun mendeklarasikan sebagai oposisi yang tinggal sendiri di KMP.

Terkait hal itu, Partai Golkar mengatakan tidak mungkin Gerindra akan menjadi oposisi. "Saya sudah katakan ke depan kekuatan politik perlu bersama. Perlu membangun bersama. Enggak itu," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Meski demikian, Idrus menyampaikan, bisa saja Gerindra memang memiliki cara lain dalam melakukan komunikasi politik.

"Komunikasi politik kan tidak harus sama," ujar Idrus.

 


Dia pun merasa yakin, Gerindra tetap akan membangun komunikasi dengan partai lain.

"Banyak partai melakukan komunikasi politik adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Bangsa ini tidak bisa dipimpin satu kelompok saja. Bangsa ini besar dan majemuk, yang memiliki potensi konflik bila tidak dibina dengan baik," tutup Idrus.

Sebelumnya, Gerindra mengakui hanya tinggal sendiri di KMP, yang sebelumnya diisi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Betul kalau Gerindra sudah sendiri di KMP," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis 7 Januari 2016.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini berujar, bukti bahwa Gerindra tinggal sendiri di KMP yakni saat DPR membahas Anggaran ‎Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 di Badan Anggaran, di mana dalam APBN tersebut seluruh fraksi di DPR ingin menyertakan penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN, kecuali Gerindra.

"Kan 9 fraksi setuju PMN dimasukkan, seharusnya BUMN memberikan keuntungan, ini malah ‎akan diberikan modal. Tapi akhirnya pemerintah menolak dimasukkannya PMN itu dalam APBN," ucap Desmond.


POPULER

Berita Terkini Selengkapnya