Sanusi, Teman Ahok yang Berubah Jadi Lawan dan Tersandung Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi, diciduk oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap. Sanusi yang menjabat sebagai ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, mempunyai karir politik yang baik selama bernaung di Partai Gerindra.

Dikutip dari situs pribadinya mohamadsanusi.com, sebelum terjun ke dunia politik, Mohamad Sanusi tercatat sebagai pengusaha yang memimpin sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang property. Di antaranya, pernah menjadi Komisaris PT Citicon Medialand (2005-2007), Direktur Utama Citicon Mitra Bukti Tinggi (2006-2008), dan Direktur Utama Bumi Raya Properti (2008-2010).

Di dunia organisasi, karier pria kelahiran 4 Juli 1970 itu pernah menjabat sebagai Ketua Senat mahasiswa pada 1988 di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Ketua Bidang Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Seluruh Indonesia Regional Wilayah Jabodetabek – Lampung.

Sanusi juga pernah menjadi Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) DKI Jakarta pada 2002. Sejak 2011, Ia dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) DKI Jakarta hingga saat ini.

Saat Jokowi-Ahok menjadi calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2012, Sanusi menjadi bagian dari tim kampanye. Sanusi juga sempat menjadi salah satu politikus Gerindra yang paling vokal memberi dukungan terhadap Jokowi-Ahok saat keduanya masih memimpin DKI Jakarta.

Ia juga kerap pasang badan bila ada pihak yang mengkritik kebijakakan Jokowi-Ahok. Misalnya saat Ahok bersitegang dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, karena dianggap terlalu keras dalam menata PKL Tanah Abang. Saat itu Sanusi menilai sikap Ahok sudah tepat.

"Pak Wagub boleh dibilang gila kalau menata tapi nggak ada solusi. Sedangkan ini kan dinegosiasikan, ada solusi. Memang harus begitu," ujar Sanusi 26 Juli 2015 lalu.

Selain soal PKL Tanah Abang, hubungan mesra Sanusi dan Ahok  juga terlihat saat Ahok menghadiri acara nikah massal bagi 143 pasangan suami-istri yang digelar organisasi bentukan Sanusi, yaitu Muhammad Sanusi Center (MSC) di Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta pada Mei 2013 lalu.

Dalam sambutannya saat itu, Sanusi menyatakan kegembiraanya dengan itsbat nikah massal tersebut. Ahok bahkan merasa malu karena pembiayaan itsbat nikah ditanggung oleh perorangan, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerinhtah DKI.

Kondisi kemudian berbalik saat Jokowi maju dan akhirnya terpilih sebagai Presiden RI. Dan Ahok, otomatis naik menjadi Gubernur DKI menggantikannya. Sanusi dan gerbongnya di Partai Gerindra kerap melancarkan kritik tajam terhadap kinerja Ahok.

Puncaknya terjadi saat Ahok memutuskan untuk keluar dari partai yang mengusungnya berpasangan dengan Jokowi. Keputusan itu berbuntut pada semakin kritisnya Sanusi terhadap Ahok.

Salah satu kebijakan Ahok mendapat kritik keras dari Sanusi yaitu seringnya Ahok mengganti PNS di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Hal tersebut dianggap tidak efektif dan membuktikan sang Gubernur tidak mengerti tentang fungsi manajemen.

"Ahok itu tidak mengerti fungsi manajemen, masa pejabat (PNS) baru saja dilantik dua tiga bulan langsung dicopot atau dimutasi, jelas ini berpengaruh pada produktivitas kerja pegawai sehingga berpengaruh pada penyerapan APBD," kata Sanusi.

Pria yang akrab disapa "Bang Uci" ini juga mengatakan, mutasi, rotasi dan pencopotan yang dilakukan Ahok hanya trial and error, like or dislike dan tidak sesuai dengan fit proper test. "Ini jelas aneh, dia (Ahok) yang tes, dia yang lantik dan dia juga pecat. Ketika penyerapan APBD rendah PNS yang disalahkan," ujar Sanusi.