65 Tahun Bakti Nyata Transmigrasi Bagi NKRI

Liputan6.com, Jakarta Tanggal 12 Desember 1950 adalah hari bersejarah bagi penyelanggaraan transmigrasi di Indonesia. Di mana, tanggal tersebut merupakan hari pertama Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi perpindahan penduduk secara terencana, yaitu dengan memberangkatkan 23 Kepala Keluarga (KK) atau 77 jiwa penduduk Provinsi Jawa Tengah menuju Gedung Tataan sebelah utara Kota Tanjung Karang, Keresidenan Lampung. 

Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 12 Desember dijadikan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi atau disingkat HBT. Program transmgirasi di Indonesia telah berlangsung 65 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Negeri kepulauan dengan adat istiadat dan budaya yang heterogen memerlukan alat pemersatu sebagai perwujudan dari salah satu pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam kerangka NKRI inilah peran dan kontribusi merupakan suatu keniscayaan, yang terkristalisasi pada tujuan transmigrasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Setelah 65 tahun program transmigrasi, secara faktual telah memapu memberikan kontribusi cukup besar bagi bangsa Indonesia. Program transmigrasi telah berhasil mengembangkan lebih dari 3.000 lokasi Permukiman Transmigrasi dengan berbagai infrastrukturnya. 

Selain itu, lebih dari 2,2 juta KK atau sekitar 8,8 juta orang warga transmigran berhasil dientaskan dari kemiskinan, sekitar 1.183 Permukikan Transmigrasi telah menjadi desa baru, 385 ibukota kecamatan, serta 104 Permukiman Transmigrasi telah berkembang mejadi ibukota kabupaten/kota. 

Bahkan terdapat dua ibukota provinsi yang berasal dari lokasi tranmigrasi, yaitu UPT Mamuju yang sekarang dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor atau Bulungan ibukota Provinsi Kalimantan Utara. 

Di samping keberhasilan tersebut, memang masih terdapat kawasan transmigrasi yang berproses menuju keberhasilan. Kawasan trasmigrasi seperti itu masih memerlukan penanganan permasalahan di lapangan, antara lain masalah kekurangan lahan dan fasilitas umum, kesesuaian kualifikasi transmigrasi dengan kawasan trasmigrasi, integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, aksesibilitas dan interkonektivitas kawasan, pemasaran dan sebagainya. 

“Saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan yang ada melalui ‘refocusing’ program dan revitalisasi penyelenggaraan transmigrasi, ” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar. 

Menteri Desa PDTT mengatakan, kontribusi pembangunnan transmigrasi juga telah dirasakan pula oleh provinsi bersangkutan. Manfaat dirasakan dari aspek dukungan dalam peningkatan produksi pangan maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila transmigrasi menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk meningkatan harkat dan martabat. 

Program transmigrasi yang biasanya dipandang sebelah mata, kini justru menjadi pintu kesuksesan bagi orang-orang yang memiliki tekad kuat untuk berubah dan bekerja keras. Usaha yang mereka kembangkan di daerah baru, mampu mendatangkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per tahun.

Kesuksesan inilah yang dirasakan oleh para transmigran peraih penghargaan Transmigran Teladan dan Pembina Permukiman Transmigrasi Teladaan Tingkat Nasional yang setiap tahun diberikan bertepatan dengan rangkaian acara HBT.

(Adv)