Disebut Jadi Pemicu Mundurnya Rustam Effendi, Ini Kata Saefullah

Saefullah mengatakan, pergantian posisi dalam suatu jabatan di pemerintahan adalah hal wajar.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 02 Mei 2016, 14:55 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2016, 14:55 WIB
Sepeda Motor Dilarang Melintas di Kawasan Ini
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan tentang rencana Pemda DKI yang akan melarang sepeda motor melintas dibeberapa kawasan di Jakarta mulai 17 Desember, Jakarta, Selasa (2/12/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Sudah sepekan Rustam Effendi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Namun cerita tentang lengsernya anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu masih diperbincangkan.

‎Belakangan muncul dugaan bahwa yang memicu mundurnya Rustam adalah Sekda DKI Saefullah. Sebab, Saefullah sempat beberapa kali berdiskusi dengan Ahok terkait rencana penggantian Rustam. Ahok curiga, Saefullah membocorkan isi percakapan dengannya ke Rustam.

Namun, Saefullah membantah telah ‎membocorkan percakapannya dengan Ahok kepada Rustam. Ia juga menegaskan bahwa dia tidak pernah bicara apa-apa dengan Rustam, sebelum yang bersangkutan melayangkan surat mundur dari jabatannya.

 



"Nggak ada. Saya tahu apa yang harus saya omongin, jadi tidak mungkin, ngapain dibocor-bocorin. Itu kan hak yang bersangkutan, putusannya ada di gubernur," ujar Saefullah di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Menurut Saefullah, dia bahkan tidak pernah mengetahui niat Rustam mundur dari jabatannya. Saat itu, Rustam langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada Gubernur Ahok.

Dia menghormati keputusan rekan sejawatnya itu. ‎Ia kemudian menjalankan tugasnya dengan membuat surat pemberhentian Rustam.

"Karena surat sudah diterima Gubernur dan sudah ada disposisinya ke saya supaya diproses pemberhentiannya, ya sudah saya tindak lanjuti. Sangat simpel, nggak ada masalah," kata Saefullah.

‎Dia mengatakan, pergantian posisi dalam suatu jabatan di pemerintahan adalah hal wajar. Sebab, ada kebijakan penguasa di dalamnya untuk merotasi para pembantunya yang dianggap tidak mampu bekerja sesuai visi dan misinya.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya