Hasto PDIP: Masalah Risma-Ahok Hanya soal Komunikasi

Hasto berujar, ‎pihaknya tidak ingin memperkeruh perseteruan keduanya meski Risma adalah salah satu kader terbaiknya.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 17 Agu 2016, 21:40 WIB
Diterbitkan 17 Agu 2016, 21:40 WIB
Temui Risma, Sekjen PDIP Bahas Pencegahan Korupsi
Hasto menegaskan membangun sistem pencegahan korupsi jika dilakukan terus menerus akan menjadi kultur pemerintahan yang anti-korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Wali Kota Surabaya ‎Tri Rismaharini atau Risma dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah memanas. Perseteruan bermula lantaran Risma yang juga kader PDIP tak terima wilayah Surabaya disamakan dengan Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, perseteruan antara kadernya‎ dengan Ahok bisa selesai jika dilakukan komunikasi yang baik.

"Itu lebih karena proses komunikasi politik. Kami mendorong proses komunikasi pokitik yang baik, kami percaya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Hasto berujar, ‎pihaknya tidak ingin memperkeruh perseteruan keduanya meski Risma adalah salah satu kader terbaiknya. Untuk itu, ia menambahkan, harus ada komunikasi yang baik untuk menyelesaikan perseteruan keduanya. "Kami percaya ini hanya proses komunikasi," tandas Hasto

Amarah Risma kepada Ahok ini berawal pada Kamis 11 Agustus 2016 ketika mantan Bupati Belitung Timur itu membandingkan luas Jakarta dan Surabaya. Meski awalnya Ahok mengatakan ingin banyak belajar dari Risma soal pengelolaan kota, terutama trotoar. Tapi ujungnya dia justru menyinggungRisma.

"Jakarta beda banget sama Surabaya, Surabaya trotoarnya sudah rapi, Jakarta kok belum? Nah, itu yang sehat (pembandingan antar cagub). Kita akan jelaskan kepada masyarakat, Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu, loh," ujar Ahok.

Menurut Ahok, Risma membutuhkan waktu lama untuk menyulap Surabaya menjadi kota yang rapi seperti saat ini. "Bu Risma menata itu butuh tahun yang lama. Bu Risma kebetulan dari kepala dinas taman, lalu Bappeda, bisa anggarin, lalu wali kota, lalu wali kota lima tahun, itu sudah di atas 10 tahun itu," kata Ahok.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya