Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

PP Muhammadiyah Ingin Sidang Ahok Disiarkan Langsung di Televisi

Mustofa menyatakan, jika sidang berjalan tertutup akan menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, dalam hal ini tentunya yang anti-Ahok.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 10 Des 2016, 07:27 WIB

Diterbitkan 10 Des 2016, 07:27 WIB

20161201-Ahok Diserahkan Penyidik ke Kejagung-Jakarta

Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Dengan pengawalan ketat, Ahok langsung memasuki Gedung Bundar Kejaksaan tanpa memberikan komentar. Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap agar sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disiarkan secara langsung di televisi.

Saat menghadiri diskusi dengan tema Tayangan Persidangan Ahok di Kantor Penyiaran Indonesia (KPI), Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya, mengungkapkan alasan sidang Ahok harus disiarkan secara langsung.

"Saya mendengar akan ada massa 500 orang per sidang. Bisa saja dari masing-masing orang tersebut akan membawa teman masing-masing. Jumlah tersebut bisa semakin besar. Kan kasihan Pak Awi (pihak kepolisian)," ucap Mustofa saat diskusi di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jumat 9 Desember 2016.

Dengan disiarkan secara langsung, masyarakat yang ingin melihat jalannya persidangan tak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan.

"Maka lebih baik disiarkan secara langsung. Dari awal sampai akhir, masyarakat juga bisa menyaksikan dari rumah masing-masing. Biar masyarakat tahu kualitas hakim, jaksa dan pensihat hukum," kata Mustofa lagi.

Dengan ditayangkan secara langsung oleh televisi, menurut Mustofa, bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Takutnya ada orang yang menggunakan jubah FPI atau segala macam, tapi ternyata provokator," ucap Mustofa.

Lagipula, kata dia, jika sidang berjalan secara tertutup akan menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, dalam hal ini tentunya yang anti-Ahok.

"Takutnya kalau tertutup ada yang beranggapan kalau kasus ini diistimewakan. Hebohnya kasus ini kan, karena yang melakukan pejabat, dan korban adalah mayoritas di Tanah Air," Mustofa menerangkan.