Anggaran MBG Naik Jadi Rp171 Triliun, Sri Mulyani Beri Tugas Baru ke BI dan OJK

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 menjadi Rp171 triliun, meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp71 triliun. Keputusan ini diambil untuk memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penambahan anggaran program MBG. Hal ini dilakukan karena masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum menjadi penerima manfaat program ini. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penambahan anggaran MBG ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Anggaran MBG ditambah Rp100 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1/2025).

Sri Mulyani menegaskan, peningkatan anggaran ini akan membuka peluang lebih besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra penyedia makanan dalam program MBG.

“Jumlah sentra penyediaan makanan akan meningkat, dan saya berharap ini akan menciptakan efek multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Tugas Baru BI dan OJK

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendorong lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut mendukung kesuksesan program MBG.

“Dalam rapat KSSK, saya meminta OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini. Dari sisi makroprudensial, mikroprudensial, hingga penyaluran kredit, perusahaan yang terlibat dalam program MBG seharusnya bisa mendapatkan akses modal kerja,” jelasnya.

Di sisi lain, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan bahwa penambahan anggaran untuk program MBG berpotensi meningkatkan defisit APBN. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyatakan bahwa jika pemerintah tetap mengejar target 100% cakupan MBG, defisit anggaran terhadap PDB bisa mencapai 3%.

Studi analisis CELIOS menunjukkan, jika program MBG dilaksanakan secara bertahap dan mencapai target 100% pada 2029, belanja negara berisiko mencapai Rp4.962 triliun pada tahun tersebut.

“Rasio defisit anggaran bisa mencapai 3,1% dari PDB, melebihi batas yang diperbolehkan UU Keuangan Negara 2003. Kami yakin hingga 2029, target 100% sulit tercapai karena keterbatasan anggaran,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta.

Huda menyarankan agar pemerintah mencari sumber tambahan penerimaan negara, seperti dari sektor pertambangan yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah.

“Ada potensi penerimaan dari pajak pertambangan dan pengemplang pajak yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 triliun. Ini bisa menjadi solusi untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menekankan bahwa pemenuhan target penerima MBG tidak hanya bergantung pada penambahan anggaran. Menurutnya, anggaran Rp71 triliun yang sebelumnya dialokasikan bukanlah jumlah yang kecil.

Bhima menyarankan agar program MBG lebih berfokus pada geographic targeting dan individual targeting.

“Program ini harus lebih tepat sasaran, baik dari segi lokasi maupun individu yang membutuhkan. Dengan begitu, anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.